HUKUM PAJAK DALAM FIQIH ISLAM, Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?

Pajak Hukum Islam Tentang Pajak Pajak Riba Atau Tidak Apakah Pajak Riba Hukum Tidak Membayar Pajak Negara

أحكام الضرائب والجمارك في الفقه الإسلامي

pajakOleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya berdasarkan bimbingan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Di antara larangan Allah ialah melakukan kezhaliman kepada sesama manusia dengan mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri, korupsi, memakan harta riba, mewajibkan bayar pajak bagi seluruh masyarakat terutama kaum muslimin, dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, dalam edisi kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pajak menurut pandangan Islam, bagaimana kaum muslimin menyikapinya, dan syarat-syarat dibolehkannya pemungutan pajak. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat.

A. DEFINISI PAJAK
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202).

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.” (Lihat Syifa’ul Ghalil hal.234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal.275).

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :
a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
c. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

B. BEBERAPA JENIS PAJAK DI ZAMAN SEKARANG:
Di zaman sekarang terdapat beberapa macam pajak yang sering kita jumpai, diantaranya ialah:
– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan terhapad tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang.
– Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang.
– Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
– Pajak Barang dan Jasa
– Pajak Penjualan Barang Mewam (PPnBM)
– Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain semisalnya.
– Pajak Transit/Peron dan lain sebagainya.

C. HUKUM PAJAK DALAM FIQIH ISLAM:
Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

1) Firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil….”. (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

2) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، أَلاَ لاَ تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa’al Ghalil no.1761 dan 1459)

3) Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ” (HR Ibnu Majah I/570 no.1789. Hadits ini dinilai dho’if (lemah) oleh syaikh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dha’if hadistnya, dan menurut Imam Bukhari, ‘dia tidak cerdas’).

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar’i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran (bukan kewajiban yang harus dilaksanakan), seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan bahwa hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi mansukh (dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah).

4) Hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentangnya:

فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “Bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.” (Lihat Syarah Shahih Muslim XI/202 oleh Imam Nawawi).

5) Hadits Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim, pent).” (HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho’if oleh syaikh Al-Albani)

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib al Ijma’, Imam adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam az- Zawajir ‘an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi di dalam Aun al-Ma’bud dan selainnya.

6) Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma pernah ditanya, apakah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin. Beliau menjawab: “Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya.” (Lihat Syarh Ma’anil Atsar II/31)

7) Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, Huquq Ar-Ra’iy war Ra’iyyah, mengatakan, “Adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah meninjau ulang (kebijakan itu)”.

Pendapat Kedua: Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I’tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan selainnya.

Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:
1) Firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:

(a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.

2) Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari Kiamat, dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.

3) Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surat Al-Ma’un, dimana Allah mangaggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya’.

4) Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah “Mashalih Mursalah” (atas dasar kepentingan), atau kaidah ‘mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat’, atau kaidah ‘lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum’.

Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

5) Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran (QS. 9:41, 49:51, 61:11, dll). Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

6) Syaikh Izzuddin memberikan fatwa kepada raja al-Muzhaffar dalam hal mewajibkan pajak kepada rakyat dalam rangka mempersiapkan pasukan untuk memerangi Tatar, seraya berkata:

“Apabila musuh memasuki Negeri Islam, maka wajib bagi kaum muslimin menahan serangan mereka, dan diperbolehkan bagi kalian (para penguasa) mengambil dari rakyat apa yang dapat menolong kalian dalam berjihad melawan mereka, namun dengan syarat tidak ada kas sedikitpun di dalam baitul mal, dan hendaknya kalian (penguasa dan para pejabatnya, pent) menjual (menginfakkan) barang-barang berharga milik kalian. Setiap tentara dicukupkan dengan kendaraan dan senjata perangnya saja, dan mereka itu diperlakukan sama dengan rakyat pada umumnya. Adapun memungut harta (pajak) dari rakyat padahal masih ada harta benda dan peralatan berharga di tangan para tentara, maka itu dilarang.” (An-Nujum Az-Zahirah fi Muluki Mishr wa Al-Qahirah, karya Abul Mahasin Yusuf bin Taghri VII/73).

Kesimpulan Hukum Pajak dalam Fiqih Islam:
Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. (Lihat Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut hal.116-118 cetakan Al-Azhar).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun (Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum muslimin (kas Negara) jika di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya mengambil harta sedikitpun dari rakyat. Akan tetapi jika di dalam baitul mal tidak ada harta yang mencukupi penyiapan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa/pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang kaya agar membayar pajak, pent) sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat.” (Lihat As-Sair Al-Kabir beserta syarahnya I/139).

D. SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK:
Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama: Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam.

Kedua: Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.

Ketiga: Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al ‘usyur, kecuali dari pajak.

Keempat: Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.

Kelima: Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja-, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.

Keenam: Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

Ketujuh: Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.

Kedelapan: Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. (Lihat syarat-syarat ini secara lengkap dalam Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu’ashirah II/621-623)

E. APAKAH PAJAK DI ZAMAN INI SESUAI DENGAN SYARIAH ISLAM?
Apakah pajak hari ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama di atas? maka jawabannya adalah tidak sesuai, hal itu dikarenakan beberapa sebab:

1. Negara belum komitmen untuk menerapkan syariat Islam.

2. Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil.

3. Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya, bahkan yang lebih ironisnya lagi sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, renovasi rumah, pembelian mobil mewah untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya.

4. Pajak hari ini diwajibkan terus menerus secara mutlak dan tidak terbatas.

5. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum diterapkan secara serius.

6. Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh masyarakat.

7. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapat Negara yang lain, seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, malah diberikan kepada perusahaan asing, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, akan bisa mencukupi kebutuhan Negara dan rakyat.

Dari keterangan di atas, menjadi jelas, bahwa pajak yang diterapkan hari ini di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, termasuk di dalamnya Indonesia adalah perbuatan zhalim yang merugikan rakyat kecil, apalagi hasilnya sebagian besar dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, atau mengandung dosa dan maksiat, dan bahkan terbukti sebagiannya telah dikorupsi, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Wallahu A’lam bish-Showab.

F. BAGAIMANA SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP PAJAK?
Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas.
Di dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma’ruf (baik) saja.” (HR. Bukhari no.6830, dan Muslim III/1469 no.1840).

Akan tetapi, bagaimana sikap kaum muslimin jika penguasa memaksa atau menggunakan kekuatannya untuk memungut pajak dari mereka, bolehkah melakukan perlawanan atau pemberontakan?

Dalam keadaan demikian kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa. Di dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya:

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya:

“Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?”

Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu’anhu)

Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah memberi alasan yang sangat tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan: “Melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezhaliman mereka. Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil harta kita) memang suatu madharat, tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya, seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin, dan memudahkan kaum kafir menguasai kaum muslimin (yang sedang berpecah dan tidak bersatu).” (Lihat Al-Fatawa As-Syar’iyah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah halaman.93)

Demikian penjelasan kami tentang hukum pajak dalam pandangan Islam. Jika ada kesalahan dan kekurangan maka itu datangnya dari diri kami pribadi dan setan. Dan jika benar, maka ini datangnya dari Allah Ta’ala semata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

[Sumber: Majalah PENGUSAHA MUSLIM Edisi 17 Volume 2 / Juni 2011]

reposting : http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84/

 

Print Friendly

Penarikan Pajak Di Arab Bayar Pajak Menurut Pandangan Islam Pajak Dalam Al Quran Pajak Dalam Pandangan Hukum Islam Hadist Merima Pajak

82 Comments

  1. yang dimaksudkan pajak oleh imam Ghazali bukan dharibah secara umum, tapi mucus, sebagaimana yg dmaksud oleh hadis muslim tsb, (mukus secara substansi adalah bagian dari dharibah secara umum) imam Ghazali tidak pernah mengharamkan secara mutlak penerapan pajak, hanya saja dalam penerapan pajak imam ghazali mansyaratkan bahwa pajak baru boleh dipungut kalau kas negara memang membutuhkan karena anggaran yang ada tidak mencukupi kekosongan tersebut. Jadi tidak mutlak imam gazali mengharamkan pajak. Sayagnya ustadz hanya menampilkan pendapat imam ghazali (mahzhab Syafii). Cobalah juga tampilkan pedapat mazhab hanafi, hanbali dan maliki. Baru akan keliatan bahwa sebenarnya tidak mutlak pajak itu haram.

    bukan kata imam syafii, ini kata rasulullah,.

    Hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentangnya:
    فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
    “Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

    Jika pajak tidak haram, kenapa pemungut pajak disuruh bertaubat?

    Tapi walaupun mengikut pendapat mahzhab syafii, tetap pajak di Indonesia saat ini boleh dilakukan, karena tanpa pajak kas Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kedaulatannya, sedangkan jika berharap pada asset, asset negara masih dikuasai oleh asing (dalam islam juga haram melanggar perjanjian).

    Seandainya pemerintah mau mengelola zakat dari kaum muslimin, insya Allah mencukupi untuk negara ini,.
    Belum lagi dari pemasukan dari barang-barang yang masuk dari non muslim,. akan melebihi pemasukan dari pajak,

    sudah ada postinganya, silahkan baca disini

    • sebenarnya saya mau membahas lebih lanjut atas jawaban mas admin, karena jawaban mas admin atas komentar saya banyak kekeliruan,

      tapi sudahlah pembahasannya hanya berputar, intinya pahami lah lebih dalam tentang pajak terutama definisi pemungut pajak, semoga diskusi ini berguna

      silahkan tunjukkan atau kasih tahu kekeliruannya,.
      Tentang pemungut pajak, sudah jelas sekali menurut saya penjelasannya,.
      Mungkin anda yang kurang paham, silahkan diskusinya dilanjutkan, biar jelas,.. manfaatnya bukan untuk anda,saya, tapi bagi pembaca juga,.
      Saya paham maksud anda, ttg pemungut pajak,. yang anda maksud mungkin si pemilik toko,pemilik restoran itu juga termasuk pemungut pajak, begitu kan,..

      Salah,. mereka bukan pemungut pajak, mereka hanya taat aturan ttg wajibnya pajak atas barang yang dijualnya, atau atas makanan yang dijualnya,. jadi mereka bukan termasuk pemungut pajak,.

      • Maaf mas bukan ana mau turut campur tangan.
        Nih misal gini aja
        Kita para pegawai di djp kpp pratama bertugas hanya untuk tempat pelaporan dan diskusi serta konsultasi. Pajak yg dipungut langsung disetor ke bank melalui apbn. Nah kalau untuk hal seperti itu apa kita pegawai termasuk mendapatkan harta haram ?
        Lalu untuk bahan baku makanan sembako tidak dikenakkan pajak mas.
        Jadi hanya produk tertentu saja yg jadi objek PPn.
        Mungkn peraturan yg dzholim adalaj pp46 tahun 2013. Itupun tidak ada pemaksaan selama tidak mempunyai npwp. Dan npwp tidak dipaksakan mas.

        Semua departemen perpajakan terkena ancaman tersebut, baik sebagai pemungut, atau orang kantorannya, atau penentu kebijakannya, atau lembaga yang membawahi perpajakan,. jadi termasuk tolong menolong dalam kejelekan,.

      • Min, kok bingung ane, pernyataan admin antara 1 & lainnya bertolak belakang

        Pernyataan 1:
        Saya paham maksud anda, ttg pemungut pajak,. yang anda maksud mungkin si pemilik toko,pemilik restoran itu juga termasuk pemungut pajak, begitu kan,..
        Salah,. mereka bukan pemungut pajak, mereka hanya taat aturan ttg wajibnya pajak atas barang yang dijualnya, atau atas makanan yang dijualnya,. jadi mereka bukan termasuk pemungut pajak,.

        Pernyataan 2:
        Semua departemen perpajakan terkena ancaman tersebut, baik sebagai pemungut, atau orang kantorannya, atau penentu kebijakannya, atau lembaga yang membawahi perpajakan,. jadi termasuk tolong menolong dalam kejelekan,.

        kok aneh ya, yg no 1 jelas-jelas ditugaskan negara untuk memungut, tapi menurut admin dia hanya menjalankan tugas jadi ga dosa. yg no 2, jelas dosa, karena kerja di departemen pajak, apapun jenis pekerjaannya. ini yang jadi penyebab dosa apa yg dikerjakan atau dia kerja dimana?
        mohon pencerahannya

        Yang nmr 1, misalkan bendahara perusahaan, memotong pajak karyawannya, maka bukan dia berdosa, karena itu ketetapan dari perpajakan, dan dia bukan bagian dari perpajakan, tapi bendahara perusahaan, dan ini bisa diberlakukan ke yang lain seperti swalayan, sekolah, dll

        Jadi jelas, dia tidak berdosa, bahkan termasuk yang ddzalimi, karena dia juga ikut dipotong pajak,

        Yang nmr 2, itu jelas lembaga pajak dan siapapun yg bekerja di situ ,terkena ancaman, gajinya pun haram,karena profesi pemungut pajak itu profesi yang Allah ancam dgn neraka

  2. makasih y sudah memposting ini di FB anda, (jd saya bisa mengomentarinya tanpa anda potong2) noh bantah hujah saya disitu kalau memang anda mengaku faham fikih, dan biar umat tahu tentang kebenaran, kalo anda hapus juga komentar saya di FB anda, berarti anda hanya ingin membodoh2i umat.

    TErimakasih,. ini baru komentar pendek dan mudah dipahami, tidak bertele-tele,.
    Blog ini, ibarat rumah saya, dan saya berhak tidak menerima tamu, makanya semua komentar saya moderasi, dan saya berhak tidak menjawab, atau mendelete komentarnya, ini hak saya kok,.

    Saya juga tidak memaksa anda untuk ikut apa yang saya posting, itu terserah anda,.

    Saya ingin membodoh-bodohi umat? itu hanya anggapan orang bodoh saja, atau anggapan orang yang tidak paham kebenaran,.

    Silahkan sebutkan satu postingan saja yang membodoh-bodohi umat, dan dalam point apa pembodohan tersebut, kalau anda bisa memberitahukannya, saya kasih hadiah, saya minta nomor rekening, nanti saya transfer deh, lumayan lah nilainya,.

  3. Assalamu`alaikum warohmatullah wabarokatuh.
    Pak : bagaimana hukumnya petugas pemungut pajak merekan kan ditugaskan penguasa/pemimpin. apakah mereka berdosa.
    Jazakullah khairan.
    Wassalamu`alaikum warohmatullah wabarokatuh

    wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
    Mereka justru yang diancam sebagaimana dalam hadits rasulullah,. mereka membantu penguasa dalam mendzalimi rakyatnya,.
    Orang yang mendzalimi dan orang yang membantu perbuatan kedzaliman, itu sama saja,. dosanya sama,.
    Mudah2an banyak saudara kita yang masih bekerja di bagian perpajakan segera beralih profesi, masih banyak pekerjaan yang halal,.
    Jangan terkecoh dengan penghasilan besar, tapi resiko di akherat SANGAT BERAT SEKALI,.

  4. assalamualaikum
    saya mau nanya apakah PNS termasuk bagian dari dosa karna telah menerima gaji dari pemerintah yang uangnya bersumber dari rakyar (pajak)

    Wa’alaikumussalam warahmatullah
    Gaji PNS itu halal, jika bekerjanya di instansi yang halal, bukan di perpajakan, atau instansi yang ribawi seperti perbankan dan pegadaian,
    Jadi bukan masalah gajinya dari pajak,
    Masalah pemerintah menggaji dari pajak, itu adalah dosa pemerintah, sedangkan yang digaji tidaklah berdosa,.
    Adapun ancaman bagi penarik pajak, itu karena dalil yang tegas demikian, demikian pula tentang riba, jadi jangan tolong menolong dalam perbuatan kedzaliman dan dosa, seperti menarik pajak atau bekerja di tempat riba,

    • PNS mana yg gak bersinggungan dengan pajak??
      hampir semua instansi pemerintah memiliki fungsi sebagai pemotong dan pemungut pajak, contoh pemda..?

      memungut pajak daerah, retribusi, pajak bumi dan bangunan, instansi lain memiliki tanggung jawab mengamankan penerimaan pajak, dengan memberi syarat NPWP, Lunas SPPT Pbb, Lapor SPT dalam setiap produk layanan ny, bendaharawan pemerintah dan bendaharawan swasta memotong pajak penghasilan gaji karyawan, jdi yg namanya PNS memiliki tanggung jawab atas kegiatan perpajakan, dan bagaimana bisa pajak haram tpi gaji yg di terima yg sumber utamanya dari pajak menjadi tidak haram??

      dan tau kah siapa pemungut pajak PPN? itu pedagang yg menjual produk langsung ke konsumen, contoh warung klontong menjual coklat, harga barang yg di jual sudah termasuk PPN dan itu di bebankan ke konsumen, maka siapa kah penarik pajak nya..??? adalah si pedagang warung klontong

      Salah,. bukan pedagang yang memungut, tapi pedagang termasuk yang jadi korban,.
      Pedagang bukan pemungut pajak,. jadi anda salah,.

      Kalau pedagang tidak membebankan pajak ke pembeli, pasti pedagang tersebut yang akan kena sangsi oleh perpajakan,..

      Dan siapa yang menanggung pajaknya?

      PEMBELI,.. nah disitulah kedzalimannya,..

      • lalu siapakah pemungut pajak..??
        kalo pegawai pajak DJP tidak memungut dan memotong pajak, ketika mas admin membeli sesuatu contoh pakaian atau ketika makan di restoran, pernakah mas admin dapatin ada petugas pajak datang menghampiri untuk meminta PPN atas baju yg ustd beli atau menagih pajak restoran ketika mas admin makan di restoran..? lalu siapa yg memungut pajak kepada anda..?

        Yang memungut adalah petugas pajak,
        Bukankah pemilik restoran tsb, atau pemilik toko tersebut menyetor ke kantor pajak??.. nah para pekerja di kantor pajak itulah yang ikut berdosa,
        Sedangkan pemilik restoran, atau toko, jika tidak menyetor pajak akan terkena sangsi, bukankah demikian? dan pajak tersebut tidak masuk ke pribadi pemilik restoran atau toko tsb,. tapi masuk ke kas perpajakan,.

  5. maap ya pak, tau gak pajak itu membiayai hampir 80% apbn negara kita, sedangkan zakat itu sudah di masukkan dalam point2 pengurangan pajak, tidak smua yg di kenakan pajak itu bisa di gantikan dengan zakat, contoh pajak penghasilan, PPn import, PPn kontruksi, PPn migas di gantikan dengan zakat apa pak..???

    Saya tahu, dan itu bukan masalahnya,.
    Yang terkena ancaman adalah profesi sebagai PEMUNGUT PAJAK, bukan orang atau rakyat yang membayar pajak,.
    Rakyat yang membayar pajak, itu dalam rangka taat kepada aturan pemerintah,. jangankan membayar pajak, jika pemerintah meminta harta rakyatnya pun, rakyat TIDAK BOLEH MELAWAN, wajib menyerahkannya,. apalagi cuma pajak,.
    Tapi,.. kelak rakyat bisa menuntut di akherat,. dan sungguh banyak sekali tuntutan yang akan ditanggung oleh para pemungut pajak tersebut,.
    ini masalahhnya,.
    Dan zakat, bisa mengganti pajak,. bahkan bisa melebihi penerimaan dari pajak,. dan zakat itu halal,. dan zakat bukan untuk pembangunan, tapi untuk fakir miskin, dll,.
    Kalau untuk pembangunan, bisa dari infak, sedekah, juga dari kekayaan negara yang sangat banyak,. bukan malah membebani rakyatnya,.
    Pajak ini adalah WARISAN PENJAJAH BELANDA, juga para penjajah lainya,. kita sudah merdeka,.

    20% dari apbn di amanatkan untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan, lainnya untuk membayar gaji PNS, TNI, Polri dll, untuk subsidi, membangun infrastruktur, dan lainya untuk membayar hutang negara, lalu mana yg anda maksud pajak membebani rakyat kecil??? contohkan???

    mau tahu?
    mudah,.
    Anda tahu pabrik pembuatan barang? dari mulai beli bahan baku, sudah dikenai pajak, lalu menjadi barang jadi, dikenai pajak lagi,. lalu barang tersebut dijual ditoko, dikenai pajak lagi,. dan mirisnya,.. semua yang membayar pajak itu siapa?? PEMBELI,. ya,.. pajak dibebankan ke pembeli,. lalu, siapa rakyat yang tidak menjadi pembeli??
    Coba jika tidak ada pajak, harga2 barang akan terjangkau, murah,.
    ini sekedar gambaran mudah saja,. dan pajak bukan hanya pada barang saja,. kita naik kendaraan dikenai pajak , beli bensin, ada pajak,. susu ,sembako, dll… banyak sekali,.

    lalu anda merekomendasikan untuk tidak membayar pajak, apa anda berhasrat ingin meruntuhkan negara..?

    Kata siapa saya nganjurin utk TIDAK MBAYAR PAJAK?
    anda salah faham,.
    yang disoroti disini bukan rakyat sebagai obyek pajak, tapi PARA PENARIK PAJAK, orang-orang yang bekerja di perpajakan, itu adlah orang2 yg mendapat ancaman kelak di akherat,. penghasilan org yang bekerja di perpajakan adalah HARAM, silahkan lihat postingannya disini

    • maap sebelumnya saya komentar lgi, yg mas admin contohkan pajak membebani rakyat kecil kurang tepat,

      yg mas admin maksud barang yg di kenai pajak dari bahan baku hingga menjadi barang jdi itu adalah pajak pertambahan nilai, yg di kenakan pajak bukan barangnya tapi perubahan sifat dan nilai ekonomisnya, dan pemerintah membebankan ini ke produsen, penjual atau pengusaha bukan ke pembeli, kalaupun akhirnya di bebankan ke konsumen itu bukan salah negara donk, saat banyak ini produsen adalah perusahaan besar dan asing bagaimana bila tidak ada pajak, apakah zakat bisa di terapkan seperti pajak pertambahan nilai???

      Sebenarnya dari ulasan diatas, mudah sekali diketahui penyebabnya,. justru dari pajak tersebut,. yang menyebabkan harga menjadi melambung,.
      Dan pajak itu adalah warisan penjajah BELANDA,. juga warisan pemerintah dzalim dijaman dulu,..
      Seandainya pemerintah tidak menerapkan pajak, maka harga-harga akan murah,.
      Pajak itu hanya boleh diberlakukan kepada orang-orang non muslim,.
      Seandainya zakat diterapkan, maka jumlah orang miskin akan semakin berkurang, karena peruntukan zakat adalah utk fakir miskin,.bukan utk pembangunan,

      hal lain yg perlu di ralat sembako tidak di kenakan PPN mas, dan bensin di kenakan ke konsumen saat ini dengan harga pasar malah sebelum ny pemerintah memberi subsidi atas bahan bakar premium, klo naik kendaran kena pajak mungkin maksud mas di kenakan tarif tol klo lewat jalan tol ya ia lah bayar naik angkot jga ya bayar bis bayar kereta jga mesti bayar, tpi itu bukan pajak

      Betulkah perusahaan angkutan tidak membayar pajak? sebenarnya banyak lagi, tiket hiburan, dll tidak lepas dari pajak,.

      • lho kan yg mas admin bilang kita naik kendaraan di kenai pajak..? pajak apa..? pajak angkot..? gak ada kan? coba klo ada apa nama pajaknya??

        Kendaraan tertentu mas lukman, tidak semua kendaraan,.

    • maap saya tanggapin lgi balasan mas admin atas komentar saya hampri 80% dari apbn dari kontribusi pajak,

      yg mesti mas admin pahami petugas pajak yg bekerja di DJP itu tidak di tugaskan untuk memungut pajak, lalu siapa yg mas admin maksud pemungut pajak tolong di perjelas definisinya,

      tampaknya mas admin belum paham pemungut pajak di negara kita itu seperti apa, dan pemahaman terhadap perpajakan pun masih terbatas, karena itu banyak kekeliruan yg ustd sampaikan, karena itu saya cukup heran dan penasaran dengan tulisan mas admin. tpi saya yakin niat mas admin baik.

      seperti pegawai yg bekerja di bagian ADM di swasta dan pemerintah pastilah salah satu tugasnya mengurus pajak, memotong pajak, memungut pajak

      pegawai pemerintahan daerah dari pegawai desa,kecamatan,kabupaten sampai profinsi jga mempunyai tugas memungut pajak dan mengurus pajak, dan masih banyak lagi, jdi yg mengurus pajak itu bukan hanya pegawai DJP.

      Mas lukman,. sekarang jaman canggih mas,.. kita bukan hidup di jaman batu,.
      Pemungut pajak tidak lagi keliling-keliling utk menarik pajak,.. jaman sudah dipermudah,. bukan seperti jaman dulu lagi,.
      Jadi jangan menganggap pemungut pajak itu adalah orang yang keliling memunguti pajak,.. sekarang teknologi sdh maju,

      dan klo pemungut pajak itu haram tentunya pajak ny haram, dan semua yg dari hal haram pastinya jga haram donk mas admin? termasuk gaji PNS, TNI, Polri, Honor, nah klo solusi yg mas admin berikan apa bila tidak ada pajak..?

      Haram bagi orang yg bekerja di perpajakan, dan tidak haram bagi orang yang digaji dari pajak, tapi tidak bekerja di perpajakan,.
      Jadi gaji PNS (non perpajakan),TNI,polri,dll itu HALAL,.
      Tidak semua harta yang haram itu menjadi haram bagi orang lain, tapi haram bagi pelakunya saja,.
      Contoh, Pencuri, harta yang didapatkan dari mencuri, maka haram bagi si pencuri, adapun jika si pencuri memberikannya kepada orang lain, maka orang lain tsb tdk terkena dosa, dan harta tsb halal bagi dia,.

      Contoh lagi, pelacur, itu profesi haram, jika si pelacur membeli barang ke orang lain, maka orang lain yang menerima uang dari pelacur tsb, uang yag didapatkan penjual itu tdk haram, tapi halal,. dan itu haram bagi si pelacur saja,.

      Demikian mas lukman, mudah2an bisa dipahami,. harta yg didapat dgn cara haram, itu haram bagi si pelaku perbuatan haram tsb, tapi tidak menjadi haram bagi orang lain,.

      zakat seperti yg mas admin sampaikan bukan untuk pembangunan, lalu infaq dan sodaqoh kan itu tidak wajib bagaimana pemerintah mau memaksakan?? kekayaan alam negara yg mana..? kekayaan alam kita cuman menyumbang kurang dari 10% APBN apa yg di harap..? dan bagaimana bisa pajak membebankan rakyat bila hanya sedikit dari penerimaan pajak padahal kembali lgi pajak di peruntukkan untuk rakyat

      Seandainya zakat diterapkan dengan benar,. demikian pula infak dan sedekah, PASTI negara akan aman,. karena itu aturan dari ALLAH,.
      Indonesia sangat kaya, jika pengelola negara ini mau jujur,. bukan memakan harta kekayaan negara,.
      katanya… satu freeport saja, itu sudah cukup memakmurkan negara indonesia,. kenapa malah negara lain yang mengeruk kekayaan tersebut?
      apa rahasianya?… karena kurang amanahnya orang yang diberi amanah mengurus kekayaan negara ini,.

      Apakah pajak utk kepentingan rakyat??… kita bisa lihat di lapangan, betapa kaya-kayanya para pengemplang pajak

    • F. BAGAIMANA SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP PAJAK?
      Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan.

      Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mentaatinya.

      Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas.

      Jelas itu ajakan untuk tidak membayar pajak

      lagi-lagi anda gagal paham,.. PADAHAL SUDAH BEGITU JELAS KATA-KATANYA,.. ini saya nukilkan dari komentar anda, tolong teliti lagi,.
      kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas.
      MEmbayar pajak, itu adalah maksiat bagi pemerintah, tapi bagi rakyat itu tidak haram, rakyat wajib membayar pajak karena aturan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah berbuat dzalim kepada rakyat,..

      Dan rakyat kelak bisa menuntut di akherat atas harta yang telah diambil oleh pemerintah melalui instansi pajak tentunya, karena instansi pajak ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah,.

      SILAHKAN DIGARISBAWAHI, rakyat WAJIB MEMBAYAR PAJAK KEPADA PEMERINTAH, karena membayar pajak bagi rakkyat bukanlah maksiat, tapi bagi pemerintah adalah kedzaliman kepada rakyat,.
      Perintah rasul, rakyat disuruh taat walaupun pemerintahnya dzalim, mengambil harta rakyatnya,.

      beda halnya jika rakyat disuruh berbuaat maksiat, misal pemerintah menyuruh rakyatnya aga mabok-mabokan, makan daging babi, maka rakyat tidak wajib taat dalam hal yang maksiat itu tadi, yaitu ga boleh taat, mau mabok, makan daging babi,..

      Selengkapnya, biar anda tidak GAGAL PAHAM, silahkan baca postingan tentng rakyat wajib taat pemerintah, membayar pajak, silahkan baca disini

      • lah gagal paham gimana.??? yg mananya gagal paham..??? bingung saya
        itu tulisanya sangat jelas :

        “Adapun jika penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mentaatinya.

        Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas”

        saya tulis ulang ya dengan capslock biar jelas dibacanya silahkan di baca dengan benar :
        ADAPUN JIKA PENGUASA MEMERINTAHKAN RAKYATNYA DENGAN SUATU KEMAKSIATAN MAKA RAKYAT DILARANG KERAS OLEH ALLAH DAN RASUL NYA UNTUK MENTAATINYA,

        TERMASUK DALAM HAL INI ADALAH KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN BERBAGAI JENISNYA YANG TELAH DI SEBUTKAN DI ATAS.

        yg saya gagal paham dimananya..?? jelas2 itu larangan rakyat untuk mentaati kemaksiatan dalam hal ini termasuk membayar pajak..

        Gagal pahamnya,.. apakah pajak itu adalah kemaksiatan bagi Rakyat?… ini yang anda gagal paham,. bagi rakyat pajak itu bukan maksiat, tapi itu adalah kedzaliman pemerintah kepada rakyat,.
        trus ditambah,. dari kata-kata tersebut, anda simpulkan bahwa itu adalah ajakan supaya tidak membayar pajak,.. ini kesimpulan akibat gagal paham,

        • mas lukman, yg dimaksud mas admin letak kesalahannya itu dari PEMUNGUTAN PAJAKnya, yg ini dilakukan oleh pemerintah.
          dalam hal ini rakyat yg membayar pajak tidak berbuat maksiat karena hanya mentaati peraturan yg dibuat pemerintah.
          jadi sekali lagi, letak kesalahannya ada pada PEMUNGUTAN PAJAKNYA, BUKAN PADA PEMBAYARAN PAJAK!
          mudeng ora?

          IYA, yang disoroti dan diancam tidak masuk surga itu adalah PEMUNGUT PAJAK..

  6. aku mau tanya:
    1. bagaimana hukumnya taat kepada pemimpin (negara)? bagaimana kata Nabi sholallahu alai wa sallam tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun pemimpin berbuat dholim?

    Wajib taat dalam hal yang bukan maksiat,. jika disuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh taat dalam hal yang maksiat tersebut saja, adapun ketaatan yang bukan maksiat, maka tetap wajib taat,.

    2. apa yang dimaksud para pemimpin yang dholim menurut Rosulullah sholallahu alai wa sallam?

    Pemimpin yang mendzalimi rakyatnya, pemimpin yang tidak menerapkan hukum islam,

    3. siapa saja yang wajib taat pada pemimpin dalam hal PAJAK? apakah KHUSUS wajib pajak, ataukah seluruh rakyat (termasuk petugas pemungut pajak)?

    Seluruh warga negara, pemungut pajak juga termasuk warga negara, jadi tetap wajib taat pada pemimpin negara tsb,

    4. jika yang terkena ancaman siksa itu hanya petugas pemungut pajak, bagaimana dengan pemimpin (negara) selaku yang memerintahkan pemungutan pajak tersebut, apakah mereka juga terkena ancaman siksa?

    Tentu pemimpin terkena juga, bahkan lebih berat dari pemungut pajak, karena pemungut pajak itu ada dibawah kekuasaan pemimpin negara,.

    5. bagaimana jika para petugas pemungut pajak itu tidak mau menjalankan tugas pemungutan pajak, apakah tidak termasuk tidak mentaati pemimpin? (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka ma’siat kepada Allah).

    Alhamdulillah, banyak para pekerja pajak yang akhirnya tahu hukum bekerja ditempat tersebut, mereka memilih keluar, atau pindah ke instansi lain yang tidak mengurusi masalah perpajakan,. untuk keluar dari dinas perpajakan memang susah dan berat, karena ada ikatann dinas, harus bayar mahal agar bisa keluar,. jika masih terikat kontrak,

    6. apa solusi yang akhi tawarkan untuk mengganti pajak dengan zakat? karena jika hal ini ditawarkan, nanti yang menolak adalah orang islam sendiri, karena kebanyakan orang islam masih belum mengetahui agamanya sendiri. seperti kita ketahui negara kita yang tercinta ini, belum sepenuhnya menjalankan syariat islam, jangankan masalah pajak, masalah syirik, bid’ah, meninggalkan sholat, dan lain-lain melanda nagara ini, tegakkan tauhid kerjakan sholat jamaah, niscaya masalah riba, pajak, dll PASTI dijamin ALLAH akan diganti dengan yang lebih baik.

    Itulah musibahnya,.. banyak umat islam yang ga paham apa itu islam,..
    pelan-pelan akhi,.. kita hanya menyampaikan,. walhamdulillah banyak kok yang sadar,.

    Solusi dari islam sangat banyak..

    contoh nih hal yang merusak, tapi masyarakat gandrung,.
    Rokok, jelas hukumnya haram,.. di bungkusnya tertulis,. bahkan dgn gambar tengkoraknya,.
    seandainya sehari saja masyarakat indonesia berhenti merokok, maka jika dikalkkulasikan dgn uang belanja rokok , itu bisa digunakan untuk membangun 360 masjid , tiap masjid seharga 1 M,. ini angka yang fantastis,..

    Untuk hal yang merusak, masyarakat rela menghambur2kan uangnya,..

  7. Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
    Apakah dalam hal ini calo dan biro jasa pembayaran pajak ikut berdosa?

    Wa’alaikumussalam warahmatulllahi wabarakatuh.

    ikut berdosa, karena dianggap ikut bekerjasama dalam kemaksiatan,.

  8. maka sangatlah tepat apa yang dikatakan Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah. tapi kita tidaklah putus asa, dan pasrah saja dengan keadaan ini. yang utama adalah mintalah kepada Robbul ‘alamin agar kaum muslimin di negri ini diberikan manhaj yang lurus, dan tetap berusaha terutama dengan menuntul ilmu syar’i, dan mendakwahkan kepada kaum muslimin terutama tentang Aqidah, kemudian ibadah, muamalah, dll. mari kita sebarkan dakwah yang haq ini. selamat berjihad.

  9. kalau begitu tolong definisikan pemungut pajak agar sama pemahaman

    Pemungut pajak, diartikan sebagimana hadits tentang ancaman bagi pemungut pajak,.
    Pemungut pajak di jaman Rasulullah, adalah petugas yang diberikan tugas sebagai pemungut pajak,. itu dijaman Rasulullah, bukan seperti jaman sekarang, sudah canggih, pemungut pajak tidak berkeliling utk memungut pajak, walaupun ada juga yang keliling,.
    Sekarang jaman canggih mas lukman,. pemungut pajak tidak lagi keliling, tapi sistem yang bekerja, IT bekerja,.
    Dan orang yang bertolong menolong dalam rangka pemungutan pajak tersebut, itu termasuk tolong menolong dalam memungut pajak, dalam hal ini instansi perpajakan dan para pegawainya,. juga orang-orang yang mendukung sistem IT ttg perpajakan juga termasuk,.

    • baiklah kita lanjutkan dengan pengetahuan saya yg terbatas, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri,

      pertama. definisi pemungut pajak yg ustd sampaikan, sesuai dengan definisi pemungut/pemotong pajak di negeri kita, saya contohkan untuk PPh psl 21 definisinya : pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat WP orang pribadi terdaftar.

      jadi siapakah pemotong pajak yg di beri tugas sebagai pemungut pajak dari definisi di atas?? adalah pemberi penghasilan dalam hal ini bisa di contohkan pengusaha, pedagang, instansi pemerintah yg memiliki karyawan.
      lalu siapakah yg memberi tugas dari definisi di atas..?? adalah UU Perpajakan. dan siapakah pembuat UU perpajakan?? tentunya bukan level Direktorat jendral pajak yg hanya setingkat eselon I

      Pemungutnya ya orang pajak mas lukman, dan orang pajak bisa saja bekerjasama dengan bank, atau lembaga pembayaran lain, jaman sudah canggih kok, dan ini didukung oleh IT tentunya, sehingga bisa ONLINE pembayarannya,. bukankah demikian?

      Jadi lembaga-lembaga yang menjadi kepanjangan tangan perpajakan, atau bekerjasama dg perpajakan, ini juga terkena ancaman tolong menolong dalam kejelekan,.

      contoh lainya adalah PPN. Definisi Pemungut PPn adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yg di tunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yg terutang oleh PKP atas Penyerahan BKP dan atau penyerahan Jkp kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
      dari definisi itu siapakah pemungut pajak yg di beri tugas sebagai pemungut pajak?? adalah bendaharawan pemerintah yg ada di semua Instansi Pemerintahan tidak hanya di DJP, lalu siapakah yg memberi tugas ke pemungut pajak..? adalah Menteri Keuangan

      Pemungutnya ya orang pajak mas lukman, dan orang pajak bisa saja bekerjasama dengan bank, atau lembaga pembayaran lain, jaman sudah canggih kok, dan ini didukung oleh IT tentunya, sehingga bisa ONLINE pembayarannya,. bukankah demikian?

      Jadi lembaga-lembaga yang menjadi kepanjangan tangan perpajakan, atau bekerjasama dg perpajakan, ini juga terkena ancaman tolong menolong dalam kejelekan,.

      jdi mas admin sejak awal sudah keliru mendefinisikan pemungut pajak kepada pegawai di instansi perpajakan.

      Tidak keliru, makanya saya ajak anda diskusi, sehingga bisa diluruskan apa yang anda pahami,.

      • yg bilang pemungut pajak orang pajak itu kan mas admin sendiri, kenyataannya bisa di baca itu definisi pemotong pajak PPh pasal 21, pemungut PPN kan jelas sekali itu di paparkan siapa pemungut pemotong pajak, dan siapa yg memberi tugas kan jga sudah sangat jelas dan sangat jelas bukan pegawai pajak, silahkan di baca lagi lebih teliti definisi yg saya sampaikan di atas, kalaupun mas admin kekeh pokoknya pemungut pajak adalah pagawai pajak, coba serching deh mana aturannya atau dasar hukum nya bahwa pajak di pungut pegawai pajak..?

        kloaupun di bayarkan secara online itu lagi2 saya tegaskan itu bukan di bayarkan di kantor pajak dan bukan dibayarkan untuk kantor pajak tapi di bayarkan melalui bank ataupun kantor pos langsung ke kas negara, gak mampir kemana2, dari kas negara langsung ke APBN.

        DJP itu hanya eselon I jdi gak ada lagi instansi di bawah DJP apalgi yg menjadi kepanjang tangananya, adanya kepanjang tanganannya pemerintah

        Pemerintah yang menetapkan adanya pajak, dan instansi perpajakan termasuk kaki tangan pemerintah dalam hal tersebut,.

        Pemerintah berbuat dzalim kepada rakyatnya yang muslim, dan perpajakan ikut tolong menolong dalam kedzaliman tersebut,.

    • kedua. negara kita menganut sistem selfassesment, jdi wajib pajak di percayakan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri, jdi bukan tugas nya pegawai pajak.

      ketiga. sebelumnya di komentar saya mencontohkan pajak restoran. dimana kita makan di restoran di kenakan pajak restoran, agar mudah di pahami faktanya siapa yg memungut pajak saat itu bukan lah pegawai pajak tapi restoran melalui karyawannya.

      dan jawaban mas admin salah blas ketika mengatakan “Bukankah pemilik restoran tsb, atau pemilik toko tersebut menyetor ke kantor pajak?” disitu pemahaman mas admin keliru seakan2 kantor pajak tempat pembayaran pajak, padahal pembayaran pajak itu di lakukan melalui bank dan lalu komentar ustd yg lagi2 keliru mengatakan “dan pajak tersebut tidak masuk ke pribadi pemilik restoran atau toko tsb,. tapi masuk ke kas perpajakan” saya jelaskan bahwa tidak ada kas perpajakan.. pembayaran pajak tidak melalui instansi perpajakan, dari wajib pajak menyetorkan pajaknya ke tempat pembayaran langsung ke kas negara lalu ke APBN, gak ada uang itu singgah ke instansi perpajakan

      Ya,.. lagi-lagi saya luruskan, biar paham mas lukman,.
      Restoran,toko, melakukan pemotongan pajak, dan dibebankan ke pembeli, itu juga karena peraturan perpajakan agar barang yang dijualnya dikenakan pajak,..

      Dan kantor pajak melakukan kerjasama dengan bank, atau lembaga keuangan lainnya,. maka tetap, bagian perpajakan terkena, dan lembaga-lembaga yang menjadi mitra perpajakan itu terkena dosa tolong menolong dalam keburukan dan dosa,.

      Adapun tidak masalah uangnya langsung masuk ke APBN atau apa, kan memang pembangunan negara ini dibiayai oleh pajak?.. bukankah demikian?
      Dan bagian perpajakan merupakan departemen pemerintah, tentu negara yang mengelola, alat negara utk memungut pajak,.
      Bukankah penetapan pajaknya itu adalah ketetapan dari kantor pajak? pajak PPN dan PPH atau pajak-pajak lainnya?? ini sangat jelas,. bagaimana peran kantor pajak dengan aturan-aturan pajaknya,.

      • sesuaikan dengan definisi mas admin..? pemungut pajak dalah petugas yang diberikan tugas sebagai pemungut pajak (Restoran,toko, melakukan pemotongan pajak, dan dibebankan ke pembeli, itu juga karena peraturan perpajakan agar barang yang dijualnya dikenakan pajak) dan yg membuat dan merancang uu perpajakan bukan instansi perpajakan, jadi sudah jelas ya pemungut pajak bukan pegawai pajak..????

        dan mas admin pernah bayar pajak gak PPh atau PPN..?

        ada pajaknya di tetapkan oleh kantor pajak..?? gak ada penetapan pajak itu adalah ketetapan dari kantor pajak itu hanya imajinasi ustd saja, pajak itu sistemnya selfassesment, jdi wajib pajak di percayakan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri, makanya di baca lgi tulisan saya ustd lalu di cek bener gak klo negara kita menganut sistem selfassesment, klo bener berarti kan lagi2 mas admin keliru

        simpel saja,.
        yang membuat aturan perpajakan itu siapa? apakah Restoran? Toko? Rakyat? apapun istilahnya, mau PPN,PPh, itu semua perpajakan yang mengatur,.
        Dalam hal ini instansi pajak dan semua para pekerja disitu terkena ancaman rasulullah,.

        Bedakan antara OBYEK PAJAK dan orang yang bekerja di perpajakan,.
        Pemilik toko, restoran, itu adalah OBYEK PAJAK, sama dengan RAKYAT, itu juga adalah obyek pajak, bukan pelaku pemungut pajak,.

        Jadi mungkin penjelasan artikel diatas anda pahami sebatas pemungut pajak, dan yang ada di benak anda adalah si pemungutnya saja,..

        Pdahal yang dimaksud adalah lawan dari obyek pajak,. bisa berupa instansi, juga lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan bagian perpajakan,

        mudah-mudahan tidak gagal paham,… tolong digaris bawahi,. bedakan antara obyek pajak

      • pertanyaan mas admin, simpel saja yg membuat aturan perpajakan itu siapa..? saya tanya kembali ke mas admin, siapa yg membuat aturan perpajakan..? kalo mas admin anggap yg membuat aturan perpajakan itu instansi pajak berarti mas admin ngaco.. mana ada eselon I bikin UU perpajakan, perlu jelas pajak nya PPh 21 dan PPN karena pemungut nya berbeda berdasarkan peraturan yg berlaku, jenis pajak itu berbeda2

        begitupun pemungut nya berbeda2, biar mas admin paham siapa pemungut pajak berdasarkan aturan, biar gak malu2in lah mas admin belajar dulu pemahaman mas admin terlalu awam tentang perpajakan

        Oke,. saya perjelas,.
        Yang membuat aturan adalah pemerintah,.
        sepakat?…
        Siapa pelaksananya?.. apakah pelaksananya itu departemen pertanian?.. he..he..he..
        Pelaksananya adalah instansi perpajakan,. sepakat ngga dalam hal ini?..

        Dalam hadits disebutkan,. ancaman bagi pemungut pajak,..
        Siapa yang mengatur dan mengurus instansi perpajakan melakukan tugasnya,. itu adalah pemerintah, karena perpajakan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah,.
        Dan tentu pemerintahpun mendapatkan dosa akibat mendzalimi rakyatnya,. demikian pula perpajakan dalam hal ini yang menjadi instansi yang melakukan penarikan pajak,. mau eselon 1 atau apa itu bukan masalah pokok, selama dia bekerja di perpajakan maka terkena ancaman dari hadits tersebut,.

        Jadi buka perpajakan saja yang terkena ancaman rasulullah, tapi pemerintahnya juga,.

      • mas admin sampaikan agar saya tidak gagal paham, bedakan antara obyek pajak..? obyek pajak itu apa sih ustd..?? tolong definisikan

        Obyek pajak adalah orang yang dikenai kewajiban pajak,.
        Siapa obyek pajak? bisa rakyat, toko, restoran, dll,

    • keempat apakah mas admin jga paham IT, seperti apa IT yg mengganti fungsi pemungut pajak..? dan IT seperti apa yg di gunakan oleh instansi perpajakan untuk memungut pajak..?

      terakhir siapakah yg termasuk tolong menolong dalam rangka pemungutan pajak..? jdi negara untuk mengamankan penerimaan dari sektor pajak menggunakan seluruh perangkatnya, bukan hanya kementerian keuangan, dan DJP tapi seluruh instansi pemerintah. BUMN, BUMD, bahkan polri

      kesimpulannya sejak awal mas admin banyak kekeliruan, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan pemahaman yg tidak sesuai, jdi apa yg mas admin sampaikan tidak bisa di jadikan rujukan karena pemahaman dasarnya jga sudah salah

      Pokok atau asal yang jelas dalilnya adalah pemungut pajak, atau instansi pajak,. ini tolong digaris bawahi,
      Lalu ada pihak-pihak yang menjadi mitra dari bagian perpajakan,. ini adalah cabang,. dan ini termasuk tolong menolong dalam kejelekan, menjadi kepanjangan tangan dari perpajakan juga,.
      IT, apa perannya? ya utk sistem pembayaran pajak secara online, ini perlu IT, baik software atau SDM,.

      IT digunakan bukan di mitra intansi perpajakan, tapi di perpajakan juga,.
      IT yg saya maksud disini adalah software utk mempermudah menghitung pajak, juga utk melakukan pembayaran pajak secara online,.

      • dasarnya mas admin bilang pemungut pajak itu instansi pajak apa..?

        cari deh di wab2 perpajakan biar mas admin jga paham siapa itu pemungut pajak, apa peran instansi perpajakan yg diamanatkan uu, kan jelas ada aturannya, bukan hanya perkiraan atau khayalan saja tanpa ada dasar ilmu,

        coba mas admin datang ke kantor pajak minta ke bagian seksi PDI ketemu OC, tanya sama dia ada gak itu software untuk menghitung pajak..??? pasti jawabanya gak ada…….

        Adanya software atau apalah, itu bkn masalah pokok, utk pajak online PASTI ada softwarenya, apalagi pembayaran melalui online, atau ATM,. itu ada tenaga IT, dan itu berhubungan dgn software,. masa jaman digital gini ga tahu, ga ada,.. sudah jaman komputerisasi mas,..
        Nginput pemasukan juga pakai komputer, menghitung berapa total pajak yang masuk, emang ga perlu software?.. sungguh sangat merepotkan mas,.. berapa milyar, berapa trilyun?.. ga pake software?..

        Anda dipusingkan oleh istilah2 anda sendiri,.
        Padahal sya bicara secara global, instansi perpajakan,. lembaga pemerintah yang bertugas ngurusin masalah pajak,.
        Pajak yang nentuin ya pemerintah,. nyatanya kalau ada yang ga mau bayar pajak, urusannya dengan siapa?.. dengan pemerintah,,.
        Perpajakan hanya lembaganya,..

  10. Afwan…memang susah kalo “pelaku” diajak diskusi…ibarat berdebat soal haram halalnya rokok sama perokok atau pelaku bisnis dan yang mendapat untung dari rokok.

    Untung ana sekarang sudah taubat dan stop merokok … Alhamdulillah.
    Selalu yang dipakai adalah nafsu dulu…gimana kalo tidak ada itu…dari situ kan banyak yang kerja…mengurangi pengangguran….gajinya besar dsb…

    Yang berat memang membahas larangan Allah dan Rasulullah dimana ada golongan lain yang mempunyai pendapat yang bertentangan misal rokok, bank/leasing dan bisnis lain yang mengandung bunga/denda/ribawi serta pajak.

    Gimana gak susah….
    mendebatnya tidak untuk mencari kebenaran berdasarkan Al Qur’an dan sunnah nabi, perintah Allah dan Rasulullah…tapi untuk mempertahankan diri karena merasa “periuk nasinya” dipermasalahkan, padahal yang mempermasalahkan bukan siapa2 , akan tetapi Allah dan Rasulullah.

    Silahkan …pilihan di depan anda…jangan terlambat sampai hari penghakiman kelak….hari dimana tidak ada amal tapi hanya ada hisab(perhitungan).

    Yakinlah pada janji Allah ….kita akan mendapat ganti yang jauh lebih baik, hidup lebih tenteram, bahagia tanpa rasa was was seperti sabda Rasulullah .

    “Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad 5: 363)

    Alhamdulillah,.. nikmatnya mendapat hidayah taufik, sehingga bisa meninggalkan yang Allah haramkan,.

    • alhamdulillah saya jga sudah meninggalkan kebiasaan merokok luar biasa menurut saya kreana hidayah itu datang karena kalimat yg singkat, dan klimat singkat itu di sampaikan oleh orang yg berprofesi sebagai pegawai pajak, dan ane tegas menolak terhadap segala bentuk suap, dan pemahaman itupun berasal dari orang pajak yg menjadi muroby saya.

      pa rusli sdikit saya cerita dri diskusi mslah pajak ini alhamdulilllah membuat sya tertarik untuk lebih memplajari agama dan serta mengikuti kajian-kajian agama, karena ingin lebih paham masalah pajak dari sudut pandang agama saya menanyakan beberapa ustad yg saya ikuti kajiannya, kareana saya tinggal di indramayu saya bertanya kepada ustd namanya ustd taryaman, ustd salafy di indramayu, kesimpulan yg ane tangkap dari penjelasan beliau bahwa berbeda atau berdefinisi berbeda pajak dan pemungut pajak yg di haramkan dalam agama dan pajak yg ada di Indonesia. ustd lain yg saya tanyakan ada ustd dari cirebon dari as sunah atau an nur saya jga lupa, tpi inti penjelasannya jga sama, dan ustd lain yg saya tanyakan ustd slamet dari PKS indramayu dan ustd Ridwan Lc dari Karawang, dan dari penjelasan semua ustd tersebut kesimpulan yg saya dapatkan sama padahal mereka adalah ustd dri kelompok yg berbeda2

      Maksud penjelasannya sama itu sama bagaimana mas lukman,.
      Sama menyatakan pemungut pajak akan disiksa di neraka, atau sama bagaimana? anda belum menjelaskan,.

  11. @Lukman, kalo anda bilang DJP bukan pemungut pajak, ya sudah bubarkan saja DJP toh mereka gak ada gunanya, gimana>

    Dirjen pajak atau DJP bukan pemungut pajak, iya, betul, tapi petinggi2 pemungut pajak,. kan petingginya sih ngga mungutin, yang mungutin ya anak buahnya,.

    • pernah anda bayar pajak..?

      yang jadi masalah bukan di obyek atau orang yang dikenai kewajiban pajak ,.
      ngga ada permasalahan,. obyek pajak itu adalah orang yang trdzalimi, jika dia seorang muslim,.
      yang jadi masalah disini adalah penarik pajaak, tentu orang2 yg terlibat dalam rangka tolong menolong dalam menarik pajak terkena ancaman ini,.

      Kalau rakyat tidak mau membayar pajak, padahal pemerintah mewajibkannya, maka rakyat tersebut berdosa karena tidak taat pada aturan pemerintah,

  12. Untuk Lukman..
    pembahasan yang anda jabarkan adalah teknis sekali.. dan yang anda bahas adalah undang-undang buatan manusia… tidak ada dalil sama sekali..

    Komentar anda, “… lalu siapakah yg memberi tugas dari definisi di atas..?? adalah UU Perpajakan. dan siapakah pembuat UU perpajakan?? tentunya bukan level Direktorat jendral pajak yg hanya setingkat eselon I …(Agustus 11, 2015 pukul 11:52 am )”

    Siapa sebenarnya yang mengurusi pajak di negara kita? Ya jelas adalah instansi yang di amanatkan UU, masalah pelaksanaan dilapangan ya.. di atur sama UU juga.

    baiklah.., coba anda baca Pasal 365 dan 366 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    Disitu dinyatakan bahwa Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

    Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi, perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, dan pelaksanaan administrasi DJP.

    Komentar Anda, “…siapakah pembuat UU perpajakan?? tentunya bukan level Direktorat jendral pajak yg hanya setingkat eselon I …(Agustus 11, 2015 pukul 11:52 am )”
    Coba anda cek dipasal 367 dijelaskan bahwa susunan organisasi yang ada di DJP antara lain adalah Direktorat Peraturan Perpajakan I. Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

    Jadi jelas yang merumuskan peraturan perpajakan adalah DJP, kemudian dibahas di DPR, baru setelah itu ditetapakan menjadi UU. Begitukan alur simplenya..

    Jadi dalam hal ini, bagian perpajakan kena ancaman ,. departemen diatasnya juga terkena,. para perumusnya juga dapat bagian,. pemimpin negara ini juga berat tanggungjawabnya kelak di akherat.

    Adapun harta hasil pemungutan pajak digunakan utk pembangunan, utk gaji, dan pembiayaan negara, itu tidak masalah, bukan menjadi harta haram bagi penerimanya,. tapi bagi pelakunya saja, dalam hal ini para pemungut pajak, departemen perpajakan penghasilan dari gaji disitu adalah HARAM, berbeda dengan PNS lain spt guru,polisi,tentara,pejabat pemerintah, itu HALAL mendapat gaji dari uang hasil pungutan pajak,

    Yang bertanggungjawab ya pemerintah, telah mendzalimi kaum muslimin dengan pajak, yang itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya kelak di akherat

    • pa ibnu yg anda sampaikan benar dan tepat , tpi sedikit yg sampaikan aturan yg di buat oleh DJP bukan undang2, tpi jauh di bawah level itu, setingkat eselon hanya bisa mengeluarkan produk tertingginya adalah surat edaran (SE) hanya sebagai petunjuk pelaksanan atas aturan yg lebih tinggi di atasnya seperti produk aturan setara mentri (KMK) presiden (perpres) dan Undang-Undang sendiri itu berada di level DPR bukan level direktrorat termasuk Undang undang perpajakan silahkan di cek lgi.

      Paling tidak telah tologn menolong dalam kejelekan dan kedzaliman,.

      komentar bapa di atas bahwa yg saya sampaikan teknis sekali menurut sepengetahuan saya antara aturan perundang undangan dan penerapan itu pasti selaras, bila tidak namanya pelanggaran, jdi apa yg tertuang di definisi dan undang undang itu sesuai kenyataan pelaksanaan ny di lapangan, bila tidak berarti terjadi pelanggaran, dan bila kta membahas masalah pajak yg segala sesuatunya telah di perundangkan dan di definisinkan tentunya mesti di bahas secara “teknis” bukan dengan persepsi pribadi

      Hukum islam, tentu tingkatannya paling tinggi diatas hukum hasil rumusan manusia,.
      Dan tentang pajak sudah sangat jelas,. tapi anda yang kurang jeli dan teliti dalam menelaahnya,.

      • Undang-undang mana yang anda pakai jika bicara masalah pahala terbaik di akhirat nanti…?
        Jika “Undang-Undang Allah” menyelisihi “Undang-Undang buatan Manusia” anda pilih yanga mana….?
        Jika “Undang-Undang buatan Manusia” menyelisihi “Undang-Undang Allah” anda pilih yang mana….?

      • Saudaraku mas lukman.. seperti yang saya kutip di atas DJP menyelenggarakan fungsi, “perumusan” kebijakan di bidang perpajakan. Perhatikan kata PERUMUSAN dalam tanda kutip tsb. Artinya apa.? Andil DJP dalam membuat UU perpajakan sangat jelas.

        Coba mas lukman tanyakan pada teman-teman dikantor, pada saat UU perpajakan akan didakan perubahan pasti pihak DJP membuat matrik perubahan UU perpajakan, point-poin mana yang ditambah, dikurangi, atau dihapus. Kemudian dibahas bareng DPR. Pada saat pembahasan di DPR ini dihadiri oleh ahli perpajakan lho, termasuk rekan-rekan di DJP. Kalo DPR setuju, Presiden yang tanda tangan. kalo DPR gak setuju Pemerintah harus benerin lagi.

        Kalo masalah ngeluarin peratuan (kalo maksudnya yang menandatangani) secara langsung ya jelas level dirjen ngeluarin Perdirjen, level menteri ngeluarin Permenteri, level presiden ngeluarin Perpres, dan level negara ngeluari UU. Gak mungkin UU ditandatangani oleh Dirjen. Begitu aturan dalam tata pemerintahan kita.

        Jadi jelas, DJP yang ngusulin point-point dalam UU perpajakan, masak ketika ditanya siapa yang membuat UUnya DJP lantas mengatakan “bukan kami yang buat, yang buat DPR”…. (trus disambung dalam hati …kami cuma ngusulin).

  13. Untuk Lukman..

    Komentar Anda..

    “…begitupun pemungut nya berbeda2, biar mas admin paham siapa pemungut pajak berdasarkan aturan, biar gak malu2in lah mas admin belajar dulu pemahaman mas admin terlalu awam tentang perpajakan (Agustus 12, 2015 pukul 5:25 am)..”

    “…kesimpulannya sejak awal mas admin banyak kekeliruan, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan pemahaman yg tidak sesuai, jdi apa yg mas admin sampaikan tidak bisa di jadikan rujukan karena pemahaman dasarnya jga sudah salah (Agustus 11, 2015 pukul 12:33 pm)…”

    Kalo membaca diskusi di atas, admin sangat cakap dalam menjelaskan masalah pajak berikut dengan dalil-dalilnya.

    Komentar anda tersebut menyiratkan bahwa anda mau menasehati bahwa admin gak usah ngomong masalah pajak kalo gak ngerti pajak…

    Namun dengan sabar admin menuntun dan menjelaskan kepada anda dan kita semua kepada pemahaman yang benar. Coba kalo admin ngeluarin kata pamungkas kepada anda ” gak usah bahas agama kalo gak ngerti agama”, ilmu yang sangat bermanfaat ini pasti tidak akan bisa dipahami dengan baik.

    yah,. sabar akh ibnu kholid, mungkin mas lukman memang ingin menjelaskan kepada saya,.
    Ya, saya memang tidak paham tentang DJP dll, itu orang pajak yang tahu,.
    Tapi bukan masalah itunya,.. terserah apapun namanya, orang yang bekerja di perpajakan, maka terkena ancaman Allah,.
    Yang bekerja di perpajakan saja kena, apalagi departemen yang membawahi perpajakan tersebut,. apalagi pemimpin yang diatasnya,. maka akan terkena juga,. makanya kan berat tanggungjawab seorang pemimpin kelak di hadapan Allah di yaumil hisab, di harai pembalasan,.

    Seandainya mas lukman belum paham, saya sih tidak ada masalah, toh masih banyak pembaca yang mungkin bisa memahami,.

    Jadi, ya bersabar saja akhi,.

    • sebenarnya yg coba saya sampaikan adalah sederhana, ketika admin menyampaikan pajak di katakan haram dan pemungut pajak itu berdosa sewajarnya sya menguji pemahaman dan pengetahuan admin terhadap objek dan subjek yg dia hukumi haram, krena yg di haramkan ini hal yg fital bagi negara ini.

      anda gagal paham dalam hal ini,
      yang bermasalah itu cuma pemungut pajak, bukan objek pajak,.
      Objek pajak adalah pihak yg dikenai kewajiban bayar pajak,. ini adalah pihak yang terdzalimi oleh pemerintah,.
      Pembahasan pajak disini mengenai ancaman bagi pegawai yang ditugasi memungut pajak,. pegawai disini tentu ada pegawai lapangan dan yang di kantoran, atau pemegang kebijakan mengenai perpajakan, perumusnya, dll
      Nah, pokok bahasan pajak ini tidak mengenai obyek pajak mas lukman,. jadi anda mungkin kurang teliti membaca tanggapann saya

      bahwa yg terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam proses pemungutan pajak bukan hanya pegawai di instansi perpajakan (DJP) tpi di semua instansi dan semua perangkat pemerintah, dan banyak lgi

      Dan pihak2 tsb terkena ancaman, tergantung bagaimana perannya, banyak atau sedikitnya,.karena itu termasuk saling tolong menolong dalam kejelekan dan kedzaliman

      dan pa ibnu dri awal yg saya bahas definisi dan pemahaman, sebatas mengkomentari saya tdk membahas fikih dll kareana bukan ilmu saya disitu, benar admin sangat cakap menyampaikan masalah pajak tpi ada kekeliruan yg mesti di benarkan

      tolong dong, dimana kekeliruannya,. biar saya koreksi,
      soalnya bisa jadi karena anda kurang jeli dan teliti membaca tanggapan saya, lalu anda berkesimpulan seperti itu,

  14. Untuk Lukman

    Komentar Anda..
    “…maap ya pak, tau gak pajak itu membiayai hampir 80% apbn negara kita (Agustus 6, 2015 pukul 12:41 am)….”

    Tahukah anda..

    Dulu waktu saya masih SD sekitar tahun 80-an, kebetulan orang tua bekerja di perusahaan minyak milik negara, guru sekolah saya megatakan bahwa penerimaan terbesar negara kita adalah berasal dari sektor migas. Itu yang saya ingat..

    Betulkah…?

    Coba kita cari referensinya. Dibagian Pendahuluan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1989/1990 sub judul Penerimaan dalam negeri halaman 30 dan 31 disinggung bahwa penerimaan Negara kita pernah mencapai 70 persen dari sektor minyak bumi dan perpajakan hanya 30 persen. Begini kutipannya

    ….Memasuki Pelita ke II, harga minyak bumi mulai menunjukkan peningkatan, yang dalam tahun 1974/1975 telah mencapai sekitar US$ 11,70 per barel. Sejak saat itu peranan penerimaan minyak bum imulai meningkat sehingga melebihi penerimaan dari sektor di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan minyak bumi dan gas alam yang pada awal Pelita I baru mencapai sebesar Rp 65,8 milyar, pada akhir Pelita II telah meningkat menjadi sebesar Rp 2.308,7 milyar atau meningkat sekitar 34 kali. Sedangkan sektor perpajakan pada saat yang sama hanyameningkat sekitar 10 kali, yaitu darisebesar Rp 177,9 milyar menjadi sebesar Rp 1.957,4 milyar.

    Keadaan ini terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalamtahun 1981 dimana harga ekspor minyak bumi Indonesia mencapai sebesar US$ 35,00 per barel. Selanjutnya selama Pelita III peranan penerimaan sektor minyak bumi terus menunjukkan peningkatan, sehingga dalam tahun 1981/1982 mencapai sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan dalam negeri….
    (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Subkatalogdata/Th.%201989-1990.pdf)

    Artinya apa? Ternyata kita pernah mampu membiayai Negara ini yang dananya hampir sebagaian besar bukan berasal dari pajak. Di link tersebut tercantum bahwa tahun 1981/1982 penerimaan dari minyak bumi dan gas alam adalah sebesar Rp 8.627.80 milyar atau sekitar 70,65 persen dari total penerimaan dalam negeri sebesar 12.212,60 milyar.

    Kemudian pada saat kuliah, dosen saya menjelaskan bahwa Arab Saudi merupakan Negara yang tidak ada pajak. Mengapa? Karena Arab Saudi adalah negara yang kaya dengan minyak yang dengan kekayaan tersebut sudah cukup untuk membiayai Negara tersebut tanpa pajak. Dulunya saya manggut-manggut saja..

    Namun sekarang kemudian sekarang saya merenungi. Benarkah Arab Saudi itu kaya gara-gara minyak? Kemudian gak perlu narik pajak untuk rakyatnya? Atau, inikah balasan bagi Allah bagi siapa yang bertauhid dan bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang tak disangka-sangka? Bukankan Arab Saudi merupakan negara yang menegakkan tauhid?

    ..Kemudian Allah memberikan Negara tersebut pemimpin yang amanah, menegakkan tauhid dan mampu mengelola kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat sehingga semakin bertambahlah nikmat Allah kepada Negara tersebut dengan berlipat-lipat. (tolong nasehatnya mengenai hal ini mas, adakah pendapat ulama mengenai hal ini..)

    Ya, betul, buah dari tauhid,. maka Allah berikan keberkahan, baik dari atas bumi atau bawah bumi,.

    Ini kondisi saudi,. baca disini

    • kita bahas lgi ya mumpung saya senggang, saya jga mengharapkan hal yg sama dngan pa ibnu dalam hal ini, tpi selama tdk ada sektor lain yg bisa di andalkan negri ini selain pajak apa bisa pajak di hapuskan..?

      Mas lukman,. islam itu agama yang sangat mulia,.
      Semua sudah dijelaskan,.
      Jika mengikuti aturan islam,. hal yang sangat mudah dan mungkin bisa membuang hal yang diharamkan oleh Allah,.
      Masalahnya,. betapa banyak umat islam yang ga paham tentang ajaran islam itu sendiri.
      Betapa banyak umat islam yg ga paham profesi yang Allah haramkan, contoh dalam hal ini pegawai bank ribawi, pegawai pajak, penyanyi,pemusik,artis.. minimalnya kita tidak terjerumus dalam profesi tersebut,.

      Jika kita bertakwa, Allah akan bukakan pintu rizki dari tempat yang tidak terduga,.

      Jadi bukan hal yang mustahil jika indonesia bisa menghapuskan pajak,. indonesia negeri kaya raya,.kalau rakyatnya bertakwa, maka Allah berikan keberkahan kepada negeri ini

  15. Sahabatku mas lukman..

    komentar anda…
    “…tpi selama tdk ada sektor lain yg bisa di andalkan negri ini selain pajak apa bisa pajak di hapuskan..?”

    Alhamdulillah mas, seperti yang pernah saya kutip sebelumnya , Indonesia pernah mempunyai sektor yang sangat diandalkan sebagai penerimaan negara yaitu di sektor migas. Ini artinya apa? Artinya ada solusi untuk pembiayaan negara selain pajak, dan kita pernah melakukannya.

    Terus…, Indonesia pernah berjaya dalam bidang pangan, Indonesia pernah berswasembada beras. Ini artinya apa? Artinya kita mampu menghidupi negara kita dengan sumber daya alam yang diberikan Allah kepada kita, dan kita pernah melakukannya.

    Mas lukman…, memang kalo mau berubah seketika sekaligus mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah baru-baru ini pemerintah telah melarang penjualan miras di warung-warung dan minimarket-market. Hal ini menunjukkan itikad baik pemerintah melindungi rakyatnya dari bahaya minuman keras.

    Kita doakan agar pemimpin kita mampu memegang amanah, kemudian sanggup untuk menghapus berbagai kemunkaran yang ada. Dengan pemimpin yang amanah, kita harapkan agar pemimpin kita bisa mengelola kekakayaan alam yang ada pada negara kita dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

    Coba mas lukman ambil faedah dari buku “Harta Haram Muamalat Kontemporer” Karya ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Banyak faedah disana mengenai saham, reksadana, obligasi, asuransi, dan istilah-istilah kontemporer yang belum ada pada zaman nabi. Orang ekonomi pasti gampamg mencerna apa yang diulas oleh ustadz Erwandi.

    Jazakumullahu khairan atas tambahan komentarnya

  16. babi adalah hewan haram untuk dimakan, tetapi jika babi dijadikan obat lalu bermanfaat apakah jadi halal??

    ya jelas tetap HARAMKAN , pajak dijaman rasul itu haram dikenakan bagi kaum muslim, masa bisa pajak dijaman sekarang jadi halal?

    ,uang pajak ketika dijadikan jalan sekolah dll, yaaa itu emang sudah seharusnyaaa, tetapi jika pajak dijadikan tunjangan yg sangat besar untuk pegawai dan pemungut2nyaa, dengan alasan tunjangan yg besar tersebut agar pegawai2nya tidak KORUPSI, wahhh iman macam apa ini?

    gak korupsi klu gajinya gede wkwkwkk

    Uang pajak, tidak bisa diqiyaskan dengan BABI,..
    Babi, itu haram,.. adapun uang yang dimiliki rakyat itu BUKAN UANG HARAM, ini saja sudah dua hal yang berbeda,.. babi tetap haram walaupun kita sendiri yang memeliharanya,..

    Jadi qiyas dengan babi tidak tepat, babi itu dzatnya haram, sementara uang itu halal,.

    Jadi kurang tepat permisalan anda,.

    Makanya uang pajak yang ditarik oleh negara, lalu digunakan untuk menggaji pegawai atau aparat, maka uang tersebut halal, selama bukan bekerja di tempat pajak,.

    Dan pemerintah selaku lembaga yang membawahi lembaga pajak, Akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak di akherat.

  17. Alhamdulillah…
    Terimakasih atas Mas Admin atas penjelasannya.
    Sungguh saya selama ini bekerja sebagai staf keuangan dan perpajakan di beberapa perusahaan.
    Terkadang saya juga dapat proyek untuk membuat laporan pajak dari beberapa perusahaan lain.
    Namun saya merasa gaji yang selama saya terima terasa kurang berkah.
    Saya benar-benar merasa ada yang salah dengan hidup saya.
    Namun tidak tau apa itu.

    Setelah saya membaca dari tulisan ini saya jadi tau dimana letak ketidak berkahaan pekerjaan saya.
    Terima kasih Mas Admin. Saya akan menjauhi bekerja di sektor perpajakan dan riba.

    Alhamdulillah,.. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan profesi yang halal dan lebih barakah
    Barangsiapa yang meninggalkan profesi yang haram karena mengharap ridha Allah, maka akan Allah ganti dengan yang jauhhh lebih baik,

  18. semoga aja, pemerintah baca artikle ini, , dan di akherat nanti , saya ingin melihat dirjen pajak dan kroni kroninya (termasuk AR – AR nya yang bekerja demi target pajak) mendapat penghakiman

    Ingat,. kita menjelaskan tentang ancaman pagi penarik pajak.

    Dan bukan MENHUKUMI atau MEMVONIS para pelakunya PASTI masuk neraka,..
    Jadi, jangan salah memahami,..
    Urusan akherat, hanya Allah yang tahu,. kita tidak ada yang tahu,.

    Jadi kurang tepat anda komentar seperti itu,.
    Kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kelak di akherat.. bukan penarik pajak saja,.

  19. kita adalah beragama islam, seorang yang beragama islam
    laki-laiki disebut dengan muslim begitu pula dengan perempuan disebut dengan muslimat,

    muslim artinya orang yang pasrah, menyerah dengan ketetapan allah,

    nah jika allah dan rasullnya katakan kita sebagai seorang muslim cuma katakan sami’na wa ato’na kami dengar dan kami taat.

    Ya, betul..
    Dan dalam hal ini Allah mengancam orang yang bekerja memungut pajak,..
    Mudah2an Allah berikan hidayah taufik kepada saudara-saudara kita yang masih bekerja di perpajakan, agar Allah gantikan dengan profesi yang tidak haram,

  20. Assalamu’alaiku..
    saya mau tanya, saya langsung ambil contohnya aja biar langsung mengena.
    apabila saya membayar pajak motor, dan di dalam pembayarannya saya BERNIAT atau ber AKAD untuk zakat itu gimana? apakah bisa dikategorikan sebagai zakat? terus, apakah pihak perpajakan juga terkena sangsi pajak oleh Allah dalam hal tersebut?
    apa malah bisa dikategorikan penyalur zakat?

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
    Yang bermasalahan adalah orang yang bekerja di bidang perpajakan, bukan si pembayar pajaknya,
    Si pembayar pajak itu justru jadi orang yang terdzalimi, yang kelak di akherat akan menuntut para penarik pajak,
    Si pembayar pajak tidak berdosa, justru dia mengikuti petunjuk rasulullah agar taat pada pemerintah, dalam hal ini membayar pajak, saya sudah posting, silahkan baca disini

  21. assalamualaikum…
    mas admin saya mau tanya, (Langsung contoh aja ya..)
    saya bayar pajak kendaraan, terus dalam proses pembayaran saya berniat atau ber akad untuk zakat.
    Pertanyaanya adalah:
    1. Apakah dalam kejadian saya ini, saya bisa dikategorikan sebagai zakat?
    2. Apakah si penerima pajak saya bisa dikategorikan sebagai penyalur zakat?
    demikian pertanyaan saya. terima kasih

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
    ZAKAT BUKANLAH PAJAK,..
    Zakat aturanya jelas dalam islam, ada nishabnya, ada khaulnya,..
    Jadi selamanya PAJAK itu bukan zakat,.
    Pembayar pajak tidak berdosa, karena taat pada aturan pemerintah, sedangkan pemungut pajak dan yang bekerja di instansi perpajakan itu yang berdosa, kelak di akherat akan dituntut oleh para pembayar pajak,. dan mereka termasuk tolong-menolong dalam melakukan kedzaliman , tentu pemerintah yang merupakan yang membawahi perpajakan juga akan dimntai pertanggungjawaban,.

    Makanya bera sekali tanggung jawab pemerintah yang dzalim pada rakyatnya,. kelak di akherat akan dimntai pertanggungjawaban,.

  22. Assalamu’alikum wr wb.
    Lalu bagaimana dengan TNI?
    Mereka dibayar oleh pemerintah melalui pajak. Haram atau Halal?
    Terima kasih wassalamu’alaikum wr wb.

    wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

    orang yang digaji oleh pemerintah apapun jabatannya, itu halal bagi dia selama profesinya bukan profesi yang haram seperti bekerja di instansi ribawi atau menjadi pegawai pajak,

    jadi gaji TNI atau polisi itu halal, walaupun salah satu sumber gajinya itu dari uang hasil penarikan pajak

  23. Assalamu’alaykum.

    Ibu saya pegawai pajak. Saya sudah berusaha scr halus memberitahu ortu sy tersebut tentang haramnya pajak. Tp belum membuahkan hasil. Apakah nafkah dari ibu saya tsb halal bagi saya (dan adik saya)?

    Sedangkan ayah saya seorang pns yang bukan pajak maupun riba. Dan sebagian besar harta kami berasal dari gaji ibu saya. Bagaimana sebaiknya sikap saya?

    Apakah harta dan gaji tsb masih bisa kami manfaatkan? Mengingat saya seorang mahasiswi dan tdk punya kerja sampingan. Saya ingin kami sekeluarga bisa mendapatkan rizki yg halal.

    Saya juga khawatir menyakiti hati ortu lagi karena saat bilang tentang haramnya pajak dan ingin menerima nafkah dari ayah saja ternyata melukai hati ibu saya..

    ibu membantah saya karena banyak teman2 ibu yang seorang salafy juga bekerja di pajak..

    lalu ibu saya bilang kalau di pajak itu sistemnya self assessment. Cara memungut seperti itu halal?
    Mohon jawabannya. Syukran

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
    Harta haram, itu haram bagi pelaku pencari harta tsb, jadi sperti orang yang bekerja di pajak, maka hartanya haram bagi dia, adapun jika dia memberikan kepada orang lain, maka halal bagi orang lain tersebut,.
    Sama saja hal ini seperti ada orang yang profesinya sebagai pelacur, maka uang yang didapatkan itu haram bagi dia, adapun ketika si pelacur memberikan kepada orang lain, maka halal bagi orang lain tersebut, saya sudah ulas postingannya disini , jadi anda boleh saja makan dari harta pemberian ibu, tapi anda jangan pernah merasa ridha dengan profesi tersebut

    Nasehati secara lemah lembut, saat situasi dan kondisi kondusif, tepat…
    Bukan dengan cara kasar, atau frontal seperti ibu harus keluar dari pekerjaan haram tersebut,..jangan seperti itu,.
    Tapi kasih tahu, ibu,.. saya tidak ingin ibu menjadi orang yang terkena ancaman hadits rasulullah,. jelas sekali haditsnya..

    Adapun jika sekarang sistem pemungutan pajak itu bukan seperti jaman dulu yang mana ada petugas yang menariknya, maka itu bukan berarti bekerja di tempat pajak itu boleh,. sekarang jaman teknologi, pemungut pajak tidak keliling lagi, bahkan cukup duduk di belakang meja juga bisa,. dan itu sama saja… kan masih bekerja di instansi perpajakan,.

    Jangan lupa berdoa kepada Allah agar ibu anda diberikan hidayah taufik,.. agar paham tentang ancaman Allah kepada penarik pajak,.

    Yang diancam itu bukan pemungutnya saja, tapi semua yang bekerja di bagian perpajakan, karena termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan,.

    Adapun ada orang yang katanya sudah paham manhaj salaf tapi masih di bekerja di pajak, ini juga bukanlah dalil pembenaran,..
    Sama halnya misalakan ada orang yang sudah kenal manhaj salaf tapi masih berbuat maksiat, ini bukan berarti maksiat itu berubah menjadi bukan maksiat lagi,.. maksiat tetap maksiat,.. dan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban,.

    Justru yang banyak adalah mereka memilih keluar dari pekerjaan yang haram ketika sudah paham setelah ngaji ikut manhaj salaf,..
    Banyak kawan-kawan yang bekerja di tempat riba seperti bank, mereka memilih keluar,.
    Ada juga yang bekerja di perpajakan, mereka memilih keluar setelah paham hadits ancaman bagi pegawai pajak,.

  24. Mas saya mau tanya jika org bkerja di perusahaan, dan disitu org tersebut bekerja dibagian keuangan, dan salah satu tgasnya membuat lporan pajak dan memotong gaji karyawan di perusahaan trsbut. Apa pekerjaan tersebut halal?

    Halal, jika usaha perusahaan itu bidang yang halal

  25. Kemudian pertanyaan kedua menurut admin perbankan syariah, Pegadaian Syariah, dll yg ada di Indonesia apakah sudah sesuai syariat Islam?

    Kalau melihat prakteknya,. itu hanya namanya saja ada embel-embel syariah, prakteknya belum betul-betul syariah, karena masih ada praktek riba di sana

    Untuk bank syariah lihat di sini

    Untuk gadai syariah silahkan lihat di sini

  26. Terimakasih mas admin atas informasi ttg pajak ini.

    Saya merasa diselamatkan oleh Allah SWT dari pekerjaan di perpajakan tersebut karena saat seleksi penerimaan mahasiswa yg nantinya bekerja di bawah naungan ditjen pajak saya gagal terus.

    Awalnya saya merasa kecewa karena tdk berhasil. Namun setelah saya membaca informasi ini saya merasa dijaga oleh Allah SWT.

    Sungguh nikmat yang tak terpikirkan selama ini. Dan inilah jalan terang yang Allah berikan kepada saya..

    Alhamdulillah, mudah2an banyak kaum muslimin yg sadar

  27. Geram sekali lihat komentar Lukman …. masak bicara agama tetapi membawa UU PPH , UU PPN , UU KUP

    dan begitu juga sudah muak sekali saya dengan pegawai pajak diindonesia , perushann sudah susah masih tetap dikenakan sanksi sanksi yang ditafsirkan semau anda, semoga ALLAH memberikan ganjaran kepada para pemeriksa pajak

    Tidak usah geram mas, nanti anda bisa menuntut hak anda yg diambil melalui pajak, nanti diambilnya di akherat,

    Rasulullahpun sudah mengancam dalam hadits, bahwa pemungut pajak itu akan dimasukan ke dalam neraka,

    kita doakan agar kaum muslimin hjangan sampai bekerja di profesi haram tersebut

  28. Lalu kenapa MUI selaku lembaga ulama di Indonesia ini tidak mengharamkan pajak? bagaimana menurut pendapat anda?

    Patokan kita dalam berislam itu bukanlah MUI, tapi ikut dalil, ikut ajaran rasulullah,

    Dalil itu sudah ada jauuuuuh sebelum negeri indonesia lahir, bahkan jauh sebelum MUI lahir,

    Justru MUI yang harus ikut aturan islam yang datang dari Rasulullah, jika ada putusan MUI yang tidak sejalan dengan dalil, maka yang diikuti adalah dalil,

    Adapun pajak, cukuplah hadits Rasulullah, tidak butuh fatwa MUI dalam hal ini,

    MUI tidak memfatwakan bukan berarti itu berarti benar, contoh seperti MUI tidak memfatwakan pajak itu haram, itu bukan sebagai bukti pajak itu benar,

    Perlu dicatat, yang ditegaskan oleh dalil itu ancaman bagi pemungut pajak,

    bukan kita melarang bayar pajak, justru jika harus taat pemerintah , jika pemerintah menyuruh kita membayar pajak, kita tidak boleh menolak, tapi bayarlah, sudah saya posting di sini

    • berdasarkan guru kami yang sebelumnya menulis thesis terkait pajak dalam syariat islam, beliau berpendapat kenapa MUI sampai sekarang tidak mengeluarkan fatwa haram,

      karena sampai dengan saat ini belum ada permohonan fatwa kepada MUI terkait sistem perpajakan di Indonesia.

      Saya adalah pegawai DJP yang sedang berusaha untuk keluar dari DJP, mohon doa saudara2 semoga segera dimudahkan. aamiin

      Mudah-mudahan Allah mudahkan anda untuk keluar dari profesi HARAM tersebut, profesi yang Rasulullah ancam tidak MASUK SURGA, akan disiksa di NERAKA,.
      Aturan islam itu sudah jelas, tegas, apalagi ada DALIL yang jelas sekali menetapkannya,

      Jika sudah jelas dalilnya, maka TIDAK PERLU adanya putusan MUI,
      Jadi ada atau tidak adanya putusan MUI , itu bukanlah patokan,

  29. Self assessment TAPI:
    1. Kalo kurang bayar ditagih kekurangannya
    2. Kadang dikenakan sanksi administrasi
    3. Sebutannya WAJIB pajak, kok bukan IKHLAS pajak, karena pada dasarnya masyarakat gak ikhlas kalo disuruh bayar pajak.
    Akal-akalan saja. Hahaha.

    ya, masyarakat pasti merasa sangat senang jika pajak dibebaskan..
    harga barang pun akan menjadi murah, karena yang membuat harga melambung salah satunya pajak, dan pajak ini dibebankan pada pembeli

  30. assalamualaikum pak mau nanya,,,,

    klo saya belum bayar pajak kendaraan bermotor,,,apakah saya salah,,,,

    karena pajak motor ini saya rasa memberatkan,,,
    nyari uang zaman sekarang susah,,,,
    klo dipikir sebenarnya uang dari rakyat ini pasti digunakan untuk rakyat apa tidak…?

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
    Anda wajib taat kepada pemerintah dalam hal ini bayar pajak,.
    Silahkan baca ulasannya di sini

  31. luar biasa zholimnya sistem perpajakan… betapa berat perjalanan sesudah mati para pihak yang terlibat pemungutan pajak nanti..
    ya Alloh berilah mereka hidayah taufiq. dan jadikan lah negeri ini negeri yang di berkahi.

  32. maaf pak kiai,,

    jika anda tidak ada apresiasi dengan petugas pajak yang mengumpulkan penerimaan negara dan daerah,,,

    anda harusnya MALU HIDUP DI INDONESIA APALAGI MENGGUNAKAN FASILITAS-FASILITAS YANG ADA DI INDONESIA..JIKA BICARA ATURAN,

    ANDA JUGA AKAN MASUK NERAKA KARENA GAMBAR-GAMBAR YANG ADA DIWEBSITE INI, ANDA DOWNLOAD SEENAKNYA TANPA IJIN PEMILIKNYA (SAMA DENGAN MENCURI HAK ORANG LAIN)

    Kalau itu alasannya, saya juga bisa beralasan,..

    Kalau ga mau ikut aturan Allah, mbok ya MALU tinggal di BUMI ALLAH, silahkan tinggal di bumi yang bukan ciptaan Allah,..

    Malu dong, badan kita, mata,telinga,hidung,tangan,kaki, itu semua ciptaan ALLAH, koq ga mau ikuti aturan Allah,..

    Malah menentang perkataan Rasulullah, utusan Allah bahwa pemungut pajak tidak masuk surga, pemungut pajak masuk neraka,..

    Silahkan anda mau komentar apa????

  33. Mohon pencerahannnya akhi,

    saya masih kurang paham dasar-dasar pembahasan topik ini.

    Di point D disebutkan syarat-syarat yang membolehkan Pemerintahan Islam dalam menarik pajak bagi warganya.
    Namun negara kita tidak menjalankan praktek Pemerintahan Islam.

    Jika seperti itu, menurut saya berarti syarat2 Pemerintahan Islam tersebut tidak berlaku bagi negara kita. dan jika syarat2nya tidak berlaku, berarti dampak dari dilanggarnya syarat tersebut juga tidak berlaku.

    negara adalah suatu identitas. manusia juga adalah identitas.
    ada negara islam. ada manusia penganut agama islam.

    ada negara bukan islam. ada manusia bukan penganut agama islam (kafir).
    apakah hak dan kewajiban negara islam harus diterapkan bagi negara bukan islam?
    seperti, apakah wajib bagi orang kafir untuk shalat?
    begitu juga dengan negara, apakah berdosa negara bukan islam melakukan pemungutan pajak tanpa memenuhi syarat2 di point D?

    Demikian, mohon pencerahannya.

    Indonesia itu adalah negaran ISLAM,.
    Banyak kok SYARIAT ISLAM yang TEGAK di negeri indonesia, bahkan Syariat islam yang besar-besar, tegak di negeri ini,.
    Jadi syarat boleh menarik pajak tetap berlaku,.

    Dan ancaman bagi pemungut pajak itu tidak melihat sistem negaranya, tapi ini keumuman dalil,

    • Saya tetap berpendapat Indonesia bukan negara Islam, kecuali akhi bisa menunjukkan dasar hukum yang menyebutkan hal itu.

      Banyak syariat Islam yang tegak di negeri ini, lebih karena mayoritas penduduk kita adalah muslim. Jika ada beberapa hukum di Indonesia yang menyerupai syariat Islam, mungkin lebih karena hasil adopsi dari kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi oleh syariat Islam.

      Jika dalam hal ini Indonesia adalah negara Islam, maka saya setuju dengan artikel ini.

      Mengenai “Dan ancaman bagi pemungut pajak itu tidak melihat sistem negaranya, tapi ini keumuman dalil,

      Sumber: https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html#comment-29842“,

      Indonesia adalah NEGARA ISLAM,
      Cara mengetahuinya cukup mudah,
      Dulu.. Rasulullah ketika mau menyerang suatu nwgeri, maka beliau menungguvhingga waktu shubuh tiba,
      Jika terdengar adzan, maka rasulullah tidak jadi menyerang, karena itu adalah negeri islam,..
      Ini adalah dalil, indonesia adAn trdengar, masjid jg banyak

      maaf akhi saya kritisi lagi, mohon pencerahannya jika salah.
      Menurut saya pemungutan pajak itu erat kaitannya dengan negara. tidak ada negara maka tidak ada pemungut pajak. dan negara, selayaknya manusia, memiliki sistem/ideologi masing2, katakanlah ada yang muslim ada yang kafir. dan negara kafir, tentu tidak berlaku hak dan kewajiban sesuai syariat Islam dalam operasionalnya, termasuk dalam memungut pajak.
      Keterkaitan antara pemungut pajak dan sistem negara menurut saya juga tersirat dari tulisan2 di artikel ini karena kebanyakan memunculkan kata “Pemerintahan Islam/Muslim”.
      Yang saya pahami dari artikel akhi, ancaman bagi pemungut pajak itu berlaku untuk pemungut pajak zalim dari Negara Islam yang tidak memenuhi syarat2 pemungutan pajak.

      Demikian. mohon pencerahannya jika salah.

      Sebaiknya anda baca postingan ini, agar wawasan anda bertambah dan paham apa sihbyang disebut negara islam, apakah indonesia ini negara islam atau bukan, silahkan dibaca

      Apakah di Indonesia sudah ditegakkan syari’at?
      Untuk menjawab pertanyaan di atas, silahkan baca di sini

  34. Kita yang tidak minum Khamar ( Alkohol ) maka mudah mengatakan alkohol itu haram, karena dalilnya ada,

    ketika kita tidak makan daging babi dikarenakan daging babi itu haram dan ada dalilnya maka bagi kita mudah untuk mengikuti Seruan dari ALLOH,

    ketika Pajak DI HARAMKAN ( PENARIK PAJAK atau yang BEKERJA DI KANTOR PAJAK ) Oleh ALLAH dan Rasulnya,

    Maka seketika itu kita mencari cari celah untuk Menghalalkannya ( sperti Orang Yahudi ).

    mudah2an dapat membantu yang masih bekrja di Kantor Pajak

    ya, begitulah,. akibat hawa nafsu yang berbicara,.
    Atau akibat terlalu banyak harta haram yang dikonsumsinya, harta haram juga berpengaruh kepada jiwa

  35. Assalamualaykum warohmatullah,
    apakah ada asbabun wurud hadits tersebut akhy, tentang pemungut pajak di neraka?

    kalo tentang pezina taubatnya mengalahkan taubat penarik pajak ana sudah faham.

    Begini ana awam, namun banyak hadits yang sahabat kurang faham dan menanyakan artinya kepada rasulullah, dan Rasulullah Sholallahu alaihi wassalam menerangkannya.
    Afwan ana yg pendek ilmu menduga , bila sahabat tiada yg bertanya apa itu pemungut pajak, semestinya pemungut pajak telah ada di jaman nabi. Pertanyaan , benarkah pemungut pajak ada di jaman nabi?

    Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
    Kenapa ada hadits ancaman bagi pemungut pajak, berarti jaman dahulu sudah ada , bahkan diterapkan, tapi bukan kepada kaum muslimin, tapi kepada orang kafir yang tinggal di negeri islam

    Seandainya anda paham tentang hadits pezina yang bertaubat yang digandengkan dengan PEMUNGUNG PAJAK

    ==sekiranya seorang PEMUNGUT PAJAK bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.”====

    Dari hadits tersebut saja bisa di ambil pelajaran bahwa pemungut pajak itu provesi yang haram, hina,.

    • naam, berarti pemungut pajak yang diancam adalah yang memungut kepada muslimin ya akh, dan itu sudah ada di jaman nabi?

      Iya, pajak tdk dipungut dari kaum muslimin di jaman nabi

      Dan sahabat paham dalil, makanya tidak ada yang berani memungut, kan pemerintah saat itu Rasulullah yang menjadi tampuk pimpinan, jadi tidak ada pajak yang diterapkan pada kaum muslimin, kalau kepada orang kafir ada,

      Dan di indonesia,. kaum muslimin terkena pajak dalam segala hal,.
      Dan tragisnya, yang menanggung pajak terbesar itu konsumen terakhir, bukan perusahaan , tapi pembeli terakhir yang dibebani

      • kalo ana simpulkan pemungut pajak di jaman nabi sudah ada, khusus memungut kepada orang kafir
        (dan budak-karena ada hadits bekam abu thoyyibah-) dan halal (direstui Rasulullah), silakan dikoreksi bila salah.

        Pajak memang untuk orang kafir saja, kalau untuk orang islam yang dipungut itu ZAKAT

        Apa maksud dan budak karena ada hadits bekam?

          • subhanallah menurut ana belum ya mas, bisa jadi ana yg lemot. begini mas, metode belajar ana adalah membuat kesimpulan akhir dan meminta guru untuk mentahqiqnya. ana ulangi ya … :
            1. pemungut pajak di jaman nabi sudah ada.
            2. khusus memungut kepada orang kafir
            (dan budak-karena ada hadits bekam abu thoyyibah-)
            3. (perbuatan ini-memungut pajak dg kriteria no.1 dan 2 )direstui Rasulullah/halal.
            Nah pertanyaan ana, benarkah kesimpulan yang ana buat. Jawaban nya harusnya benar/salah, simple. Namun ana minta bila salah, kesimpulan yg benar bagaimana.

            Apabila masih ada warisan Nabi lewat antum yang masih bisa ana minta, maka ana minta. Namun kaloa tiada , maka ana minta dari yang lain.

            Saya koreksi yang nmr 2
            Pajak utk orang kafir saja,itu betul, tapi yang budak itu yg kurang benar, itu kaitannya si hudak yang nyetor ke majikan, kebetulan si budak itu jadi tukang bekam profesinya, saya posting tambahan referensi, baca di sini

            Jadi yang budak itu beda perkara,
            Namanya budak, diperjualbelikan oleh majikannyapun boleh

        • ana membuat tulisan untuk menjawab sohib yang bertanya tentang pekerjaannya di kantor pajak, dan berusaha mencari sumber selengkap2nya.

          dari sekian blog yg ana kunjungi, admin blog ini termasuk yang sedikit menjawab pertanyaan awam dengan rinci dan sabar.

          namun bila pertanyaan ana terlalu sulit atau ada hal lain yang antum rasa tidak perlu dijawab, tidak mengapa.

          Jazakallahu khoiron jazaa, barakallahu fiik. assalamualaykum warohmatullahi.

          Wa’alaikumussalam warahmatullah,

          Insya Allah sdh cukup jelas dalam artikel, jg komentar2 yg ada,

          Jazakumullahu khairan, baarakallaahu fiikum

        • dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma :

          أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله : كم خراجك ؟ فقال : ثلاثة آصع . فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره

          “Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah mengundang tukang bekam, lalu ia membekam beliau. Setelah selesai, beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya : “Berapa pajakmu ?”. Ia menjawab : “Tiga sha’”. Lalu beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam membatalkan satu sha’ dari pajaknya, kemudian memberikan upahnya” [shahih – Mukhtashar Asy-Syamaail Al-Muhammadiyyah, hal. 188 no. 312]. — afwan ana hanya copas saja dari internet, di shahih bukhari muslim hadits ke 2116 juga disebutkan, ana tiada kitab aslinya, hanya modal copas, bila salah mohon koreksinya.

          Alhamdulillah, karena hadits tersebut saya posting artikelnya, itu menyoroti jeleknya upah bekam, itu upah yang buruk bagi orang merdeka (bukan budak)

          Dan hadits di atas itu kisah budak yang jadi tukang bekam, dan harus menyetor ke majikannya,

          Ada hadits lain yang menjelaskan di postingan ini

          • Jazakallahu khoiron jawabannya, afwan menghabiskan waktu antum. Insyaallah manfaat. nanti ana nanya lagi.. mudah2an Allah slalu mjaga antum.

            Aamiin,
            Jazakumullahu khairan

          • Assalamualaykum, semoga sehat selalu, ana mau nanya2 lagi tentang pajak , bisa kah?

            Wa’alaikumussalamwarahmatullah,

            Silahkan

  36. aDA sebuah Pabrik yang membuka lowongan untuk bagian akuntan, kemudian si fulan (Sarjana Akuntansi) melamar dan diterima sesuai keahliannya.

    Dalam perkembangan selanjutnya, si fulan disuruh bos u/ mengerjakan dokumen perpajakan. Apakah Sifulan boleh mengerjakan nya?

    Boleh, dan itu tugas dia, dan perpajakan lahbyg mendzalimi perusahaan tersebut, dan si fulan itu hanya mengerjakan tugas sebagai karyawan perusahaan

    • naam ustad, sifulan merasa dokumen perpajakan sedemikian sulit, bolehkah si fulan mempelajari ilmu perpajakan ?

      Pakai software zahira accunting saja,.. Mudah..jadi ga usah belajar ilmu perpajakan, karena software yg mengerjakan

      • subhanallah, sebenarnya bukan jawaban tehnis yang ana inginkan (sebut merk dsb hehe), karena kita diskusi agama, yang ana tanyakan bolehkah mempelajari ilmu pajak ?

        Tujuan belajar ilmu pajaknya untuk apa, bisa dijelaskan?

  37. Pajakkan diberikan kepada rakyat lagi dlam bentuk fasilitas seperti jalan tol,jembatan,dll

    Dikembalikan pada rakyat yang mana pak?
    Bisakah dipastikan, misal saya dipungut pajaknya, mana jalan buat saya? Bisakah saya ambil?
    Namanya dikembalikan, itu kan bisa dimiliki,

    Kedzaliman pajak kepada rakyat sangat banyak..dan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban di akherat,

    Oleh karena itu bertaubatlah wahai pemungut pajak..
    Akherat anda terancam, Rasul mengatakan pemungut pajak tidak akan masuk surga..
    Tidakkah ini membuat anda takut??

    Kita bayar telpon kena pajak
    Bayar pam kena pajak
    Bayar listrik kena pajak
    Rumah kita,tanah kita,mobil kita,motor kita, kena pajak semua..
    Kita lagi sakit di rumah sakit, kena pajak juga ,
    Belanja di supermarket kena pajak
    Kita nelpon kena pajak
    Sms kena pajak,
    Kedzaliman yang sangat besar..

  38. Hanya sebatas info, saya eks-pegawai lembaga yg sedang dibahas, keluar dari lembaga tsb.

    sebenarnya tidak sulit, tdk seperti yg admin katakan, ada ikatan dinas, kontrak dsb.

    tidak menjadikannya harus membayar semacam denda/sanksi biaya jika resign, kalo mau resign ya sudah keluar saja, gampang saja kok karena punya alasan yg kuat,

    jd benar apa yg dikatakan beberapa komentator sebelumnya, berat meninggalkannya lebih kepada hawa nafsu semata,

    gaji dan fasilitas diatas rata2 PNS lainnya menjadi penyebabnya,

    tapi kita doakan semoga yg berniat resign segera dimudahkan,

    yg belum ada niat semoga tulisan admin membuahkan niatnya, amin yra

    Alhamdulillah,..
    Kenapa saya mengatakan kalau keluar harus bayar denda, itu dialami teman saya yang bekerja di bank pemerintah, jabatan Asisten Manager,

    Mungkin PNS lain juga sama, itu asumsinya..

    Btw, mas lukman mana yah?

    Wah ngga tahu, mudah2an saja lagi siap-siap resign juga, kita doakan saja..

  39. Assalamualaikum…
    Anda biang kalau Anda membayar pajak karena mengikuti instruksi pemerintah(Ulil Amri).,
    Lalu bagaimana pegawai pajak yg memang bekerja sesuai instruksi pemerintah(Ulil Amri) ???

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,..
    Keduanya ada hadits dari Rasulullah,..
    Jika pemerintah mengambil harta rakyatnya, maka rakyat tidak boleh menahannya, bersabar,..

    Dan pegawai pajak, itu juga ada haditsnya, pegawai pajak akan disiksa di NERAKA,

  40. Alhamdulillah saya membaca tulisan ini…
    Assalamualaikum..
    Berkenaan dengan hadits taubatnya wanita dari Ghamid tersebut yang disandingkan dengan pemungut pajak yang bertaubat, di lain sisi Pajak juga diterapkan pada zaman Rasulullah terhadap orang kafir saja, ada Hal yang ingin saya tanyakan…

    Apakah pemungut pajak yang disebut pada hadits wanita dari Ghamid tersebut itu juga termasuk pemungut pajak pada orang orang kafir pada zaman Rasulullah?

    Kalau termasuk seharusnya tidak ada yang mau menjadi pemungut Pajak atas orang kafir karena terancam Neraka,
    Jika tidak tolong beritahu saya yang awam ini, dalilnya sehingga saya semakin jelas…
    Jazakallah khairan katsiraa…

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
    Justru yang dipermasalahkan itu bukan pajak yang diterapkan untuk orang KAFIR, tapi pajak yang diambil dari kaum muslimin, ini yang akan Allah mintai pertanggaungjawaban,.

    Jadi di jaman Rasulullah pajak itu hanya diambil dari orang KAFIR, bukan dari kaum muslimin, sebab kaum muslimin itu yang diambil adalah ZAKAT, balasan bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka mereka diperangi, sebagaimana terjadi di jaman Abu Bakar,.

    Pajak yang diambil dari orang kafir itu disebut JIZYAH, bukan maks..

  41. Saya bekerja di Rumah Sakit menangangi bagian pajak. Bagaimana gaji yang saya terima?

    Halalkah?

    Karena pernah saya tanyakan ke ustad, ktnya RS kita taat kepada aturan pemerintah (pemimpin/uli amri).

    Makanya kita memotong pajak dokter dan karyawan dan disetorkan ke pemerintah. Bagaimana ini?

    Gajinya HALAL, bukan termasuk yang mendapat ancaman neraka sebagaimana pemungut pajak, karena anda bukanlah pemungut pajak yang bekerja di bawah lembaga pajak, tapi anda karyawan rumah sakit yang merupakan bukan lembaga pajak

  42. Saya mau bertanya indonesia akan jadi seperti negara mana jika tanpa pajak?

    Satu-satunya negara BATU yang tanpa pajak, tapi bisa menghutangi amerika,china juga indonesia,

    Negara mana itu?
    Negara SAUDI…
    Padahal kekayaan alam indonesia lebih besar dari saudi…

    Saudi sumber alam utama cuma minyak yang ada di bawah bumi,
    Kalau indonesia ada di dalam bumi dan atas bumi,..

    Jadi, seharusnya indonesia jauh lebih kaya dari saudi,..

    Sudah dijajah 350tahun oleh belanda saja masih sangat kaya indonesia,…

    Mau jadi apa indonesia??
    Jawab sendiri saja…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*