Hukum Pajak dan Bekerja di Pajak, Apakah Gaji Bekerja Disitu Halal?

Fatwa Mui Tentang Pajak Fatwa Mui Pajak Hukum Bekerja Di Pajak Pegawai Pajak Haram Pajak Riba

Pertanyaan:

jangan bangga jadi pegawai pajakAssalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
Ustadz.. Saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Pekerjaan ini merupakan buah dari kuliah saya di perguruan tinggi kedinasan, sehingga saya harus menjalani masa ikatan dinas selama 10 tahun.

Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah:

  1. Bagaimanakah hukum pajak menurut Islam?
  2. Bagaimana jugakah hukum penghasilan yang saya terima dari PNS Ditjen Pajak ini?
  3. Saran Ustadz terkait posisi saya?

Syukran Ustadz.

Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa terlimpahkan kepadamu.

Maeda D Candra

Jawaban:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahklan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Saudara Maeda D Candra, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda dan keluarga.

Agama Islam yang anda imani dan cintai ini adalah agama yang benar-benar menghormati hak asasi dan kepemilikan umat manusia. Karenanya Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengambil hak seseorang tanpa seizin darinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah menegaskan hal ini pada banyak hadits, diantaranya beliau bersabda:

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، وفي رواية: مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داوج والترمذي وحسنه الألباني

“Janganlah salah seorang darimu mengambil tongkat saudaranya,-pada riwayat lain: barang saudaranya- baik karena bermain-main atau sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang terlanjur mengambil tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengembalikan tongkat itu kepadanya.” (Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani)

Demikianlah syari’at agama Islam yang saudara cintai ini.

Dan barang siapa yang melanggar ketentuan ini, maka diberlakukan padanya hukum-hukum Islam, baik di dunia ataupun di akhirat.

Di dunia misalnya dikenakan hukum potong tangan bagi pencuri, atau dipancung secara menyilang bagi perampok dan lain sebagainya:

وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا. متفق عليه

“Sungguh demi Allah, andai Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (Muttafaqun ‘alaih)

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. المائدة 33

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya/diasingkan). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Qs. Al Maidah: 33)

Berdasarkan prinsip ini, Islam tidak membenarkan berbagai pungutan yang tidak didasari oleh alasan yang dibenarkan, diantaranya ialah pajak. Pajak atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al muksu adalah salah satu pungutan yang diharamkan, dan bahkan pelakunya diancam dengan siksa neraka:

إِنَّ صَاحِبَ المُكْسِ فِي النَّارِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير من رواية رويفع بن ثابت رضي الله عنه ، وصححه الألباني

“Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (Riwayat Ahmad dan At Thobrany dalam kitab Al Mu’jam Al Kabir dari riwayat sahabat Ruwaifi’ bin Tsabit radhiallahu ‘anhu, dan hadits ini, oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih.)

Dalam tata keuangan negara Islam, dikenal empat jenis pungutan:

1. Zakat Mal, dan Zakat Jiwa. Pungutan ini hanya diwajibkan atas umat Islam. Dan saya yakin anda telah mengetahui perincian & penyalurannya dengan baik.

2. Al Jizyah (Upeti)/pungutan atas jiwa, dikenakan atas ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam.

3. Al Kharaj (semacam pajak bumi), dikenakan atas ahlul kitab yang menggarap tanah/lahan milik negara Islam. Hasil kedua pungutan dari ahlul kitab yang berdomisili di negeri Islam ini digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan Islam.

4. Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur, Al ‘Usyur (atau 1/10) adalah pungutan atas pedagang ahlul harb (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), dipungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan Nisful ‘Usyur (1/20) adalah pungutan atas para pedagang ahlul zimmah, orang kafir yang menghuni negeri Islam.

Itulah pungutan yang dikenal dalam syari’at Islam. Bila anda bandingkan pungutan pajak dengan ketiga jenis pungutan dalam Islam, maka lebih serupa dengan pungutan ke 2, ke 3 & ke 4 (Al Jizyah, Al Kharaj & Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur). Padahal pajak diwajibkan atas semua warga negara, tanpa pandang bulu agamanya. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak terpuji alias menyelisihi syari’at Islam.

Seharusnya, Negara Islam membedakaan penduduknya berdasarkan agamanya, umat Islam dipungut zakat jiwa dan zakat harta kekayaan, termasuk zakat perniagaan, sedangkan non muslim dipungut Al Jizyah, Al Kharaj & Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur.

Yang terjadi, zakat tidak diurus dan tidak dikelola dengan baik, sedangkan Al Jizyah &  Al Kharaj dikenakan atas semua warga negaranya, tidak heran bila anda mau makan saja harus membayar pungutan, anda menjual makananpun juga dikenakan upeti, dan seterusnya.

Saran saya, saudara Maeda D Candra berusaha untuk minta mutasi ke instansi lain yang tidak ada kaitannya dengan pajak atau perbankan, walaupun resikonya turun golongan. Bila solusi ini tidak dapat ditempuh, maka lebih baik saudara Maeda D Candra berhenti dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan lain yang jelas-jelas halal.

Percayalah, bahwa bila saudara meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah, pasti Allah memberi saudara jalan keluar dan pekerjaan yang halal dan lebih baik dari yang pekerjaan sekarang.

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا . الطلاق 2-3

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Qs. At Talaaq: 2-3)

Dahulu ulama’ kita menegaskan:

مَنْ تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضه الله خَيراً منه

“Barang siapa meninggalkan suatu hal karena Allah, niscaya Allah menggantinya dengan yang lebih baik.”

Wallahu a’alam bisshawab.

Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A.

Sumber: www.pengusahamuslim.com

Pajak Halal Pajak Termasuk Riba Pajak Mui Hukum Menjadi Pegawai Pajak Pegawai Bank Haram(wahabi Salafi)

68 Comments

  1. mas admin, saya mau tanya, apakah hadis “Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (Riwayat Ahmad dan At Thobrany ) yg dijabarkan di atas sifatnya umum?

    maksudnya apakah mutlak setiap pungutan terhadap rakyat adalah haram?

    jika hadits ini umum, tentu Rasulullah juga tidak akan menerapkan Jizyah (upeti) sebagai tanda sumbangsi rakyat kafir dan perlindungan negara atas nyawa dan harta mereka dikarenakan kaum kafir tersebut merupakan rakyat dari negri madinah yang dipimpin Rasulullah.

    jika hadis ini umum tentu harus ditegakan secara mutlak, dan keharaman pungutan (pajak) itu tidak akan hilang oleh sebab apapun baik dilakukan oleh siapa, kepada siapa dan untuk siapa serta sampai waktu kapanpun tetap pungutan (pajak) adalah haram.

    sedangkan nabi sendiri menerapkannya saat menjadi pemimpin negara madinah.

    jika seandainya pajak mutlak adalah perbuatan zalim, tentu Rasulullah juga tidak akan menetapkan jizyah kepada umat kafir karena Rasulullah sendiri melarang kita berbuat zalim kepada kaum kafir selama mereka tidak menyerang akidah islam.

    banyak sekali dalil yang menyatakan ttg hal ini, diantaranya:

    “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al-Mumtahanah: 8)

    Kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Dia (Allah) yang berada di atas langit akan mengasihi kamu. (HR. At-Tirmidzi, no. 1924)

    “Barangsiapa menyakiti orang kafir dzimmi, maka Aku menjadi lawannya pada hari kiamat.” (Diriwayatkan Muslim).

    jika anda mengatakan semua pungutan terhadap rakyat baik untuk tujuan apapun adalah perbuatan zalim, sama artinya anda menuduh Rasulullah juga telah melakukan kezaliman karena Rasulullah telah menarik Jizyah sedangkan Rasulullah sendiri melarang kita berbuat zalim.

    selanjutnya jika larangan memungut pajak terhadap muslim dilarang hanya karena berdalih bahwa Rasulullah tidak pernah mencontohkannya, saya rasa kurang tepat. karena pajak merupakan perkara muamalah, sedangkan dalam kaidah ilmu fikih dikenal prinsip “hukum dasar perkara muamalah adalah boleh, hingga ada dalil/syariat yang mengharamkannya”

    Terimakasih mas zulfikar, sudah komentar disini,.
    Jika anda membaca artikel tersebut, sudah dijelaskan di bagian bawah,ada 4 jenis pungutan yang dikenal dan dibolehkan dalam islam, dan yang anda sebutkan, yaitu jizyah, itu dibenarkan dalam islam, yaitu ahlu kitab (org nasrani dan yahudi) serta orang kafir yang tinggal di negara islam wajib membayar upeti, tapi orang islam tidak dipungut upeti tersebut, jadi berbeda mas,.

    Untuk lebih jelasnya silahkan anda baca postingan ini

    Memungut jizyah bukan kedzaliman, karena jizyah hanya diterapkan kepada orang kafir, jika mereka tidak ingin membayar jizyah, maka wajib masuk islam, jadi anggapan anda rasulullah berbuat dzalim karena memungut jizyah, itu adalah anggapan yang sangat tidak benar, justru perbuatan rasulullah adalah jauh dari kedzaliman, sebab dengan membayar jizyah, jiwa orang kafir tersebut dilindungi, tidak didzalimi,.

    Untuk menambah wawasan anda, silahkan baca Pajak Menurut Islam, silahkan dibaca disini

    Tentang bea cukai juga dibahas, silahkan baca disini

  2. Setelah membaca kajian ustadz dari link tsb, saya dapatkan bahwa pajak adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” (itu pendapat ulama yang mengharamkan pajak yang ustadz kutib) para ulama yang mengharamkan pajak beranggapan bahwa hadis tentang pengharaman pajak bersifat umum, dan karena keumuman hadis tersebut, maka setiap pungutan kepada rakyat atas dasar apapun adalah haram, karena illat keharamannya terletak pada perbuatan “memungut pajak”nya jika hadis itu umum tentu hukum perbuatan tsb tidak akan berubah walaupun dilakukan oleh siapa, kepada siapa dan utk alasan apapun bahkan sampai kapanpun, hukum nya tetap haram.

    Terimakasih,.. tidak ada ulama yang mengharamkan pajak, yang mengharamkan adalah Rasulullah, bukan ulama,
    Silahkan anda sebutkan siapa ulama yang mengharamkan pajak?

    Yang mengancam para pemungut pajak akan masuk neraka, itu juga rasulullah yang mengatakan, bukan ulama,

    Ilat keharamannya bukan pada perbuatan memungutnya, tapi mengambil harta kaum muslimin secara batil, itu jika kaum muslimin yang dipungut pajak, makanya di negara islam yang menerapkan aturan islam seperti di saudi, tidak ada pajak bagi rakyatnya yang muslim

    Dengan berpegang pada pendapat tsb, tmpak jelas bahwa (jika mmg hadis ini umum/mutlak) tentunya Rasulullah tidak akan menerapkan jizyah atau juga kharaj sekalipun karena sudah jelas bahwa bahwa hadis pengaharaman pajak terletak pada “kegiatan pemungutannya” tentu pendapat tsb juga menyalahkan ketetapan Rasulullah ttg jizyah dan kharaj, karena jizyah dan kharaj adalah jenis pungutan terhadap rakyat juga (jika berpegang pada keumuman hadis tentu setiap pungutan adalah haram).

    Salah pemahaman anda,. untuk orang kafir , maka islam menawarkan masuk islam, atau membayar jizyah,.jadi bukan masalah kegiatan pemungutannya, jizyah dan kharaj itu khusus diterapkan kepada orang kafir saja, tidak kepada umat islam,

    Jika alasannya adalah “toh rasulullah kan menerapkan hanya kepada kafir” jd kesimpulannya adlah bahwa tidak mengapa kita berbuat zalim kepada kafir? Ini sungguh pendapat yang tidak tepat, Sedangkan Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk berbuat tetap adil kepada kafir selama mereka tidak menyerang akidah islam/tunduk pada pemerintah berdasarkan dalil yang saya samapaikan sebelumnya (seperti contoh pada negri madinah berdasarkan piagam madinah).

    JIkar orang kafir tidak mau membayar jizyah, maka silahkan masuk islam, atau tidak usah tinggal di negeri islam, jadi bukan rasulullah mendzalimi orang kafir dengan menerapkan jizyah, justru dengan mereka membayar jizyah, jiwa mereka terlindungi di negeri tersebut, walaupun di akherat tetap akan diadzab kekal di neraka, jadi orang kafir tersebut yang berbuat dzalim kepada Allah jika tidak masuk islam, walaupun membayar jizyah, karena mereka tidak mau masuk islam

    jadi intinya yang menganggap hadis pengharaman pajak adalah mutlak, artinya mereka menuduh Rasulullah berbuat zalim kepada kafir, karena menerapkan jizyah dan kharaj (jadi bukan saya yang menuduh, tapi pendapat itu yang menuduh Rasulullah). Jika kita berpegang pada pendapat ulama tsb sudah tentu akan ada benturan2 antara dalil satu dan dalil lainnya (salah satu contoh ajaran Rasulullah tentang berbuat adil walaupun kepada kafir di atas).

    Silahkan anda sebutkan ulama yang mengharamkan pajak,.. tidak ada, yang ada Rasulullah sendiri yang mengaharamkannya, bahkan mengancam para pemungut pajak dengan ancaman neraka,.

  3. Yang saya maksudkan ulama mengharamkan pajak itu adalah bentuk pajak di Indonesia bukan pajak yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis tsb. Jika ditanya siapa ulamanya, saya tidak perlu jauh2 cukup saya bilang ustadz salah satunya. hanya saja saya merasa pendapat ustadz ini tidak sinkron jika dihubungkan antara dalil satu dan dalil lainnya seperti yg saya smpaikan sebelumnya. Saya hanya ingin berdiskusi untuk untuk mencari kebenaran bukan berdebat untuk pembenaran.

    baiklah kalau ustadz mengatakan bahwa pemungutan pajak diharamkan karena “memungut dari muslim secara bathil” nah sekarang saya akan balik bertanya dari segi apa ustadz mengatakan pajak (di Indonesia) karena memungut dari muslim adalah perbuatan bathil? Padahal jelas2 pajak di Indonesia adalah untuk kepentingan rakyat juga bukan semata2 untuk kepentingan penguasa, jadi bagaimana bisa unstadz mengatakan pajak di Indonesia ini adalah perbuatan bathil? Dan pegawai pajak itu adalah penghuni neraka?

    jika alasannya karena Rasulullah tidak pernah memungut dari muslim dan hanya dari kafir, lantas ustadz katakan pajak haram untuk muslim, itu artinya pendapat ustadz hanya berdasar logika ustadz saja ustadz tidak berpegang pada kaidah fikih, karna jelas dalam kaidah ilmu fikih ada prinsip yang berbunyi “perkara muamalah hukum dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya” perkara pajak adalah perkara muamalah artinya jika Rasulullah memungut pajak hanya kepada kafir belum tentu jika dilakukan pemungutan kepada muslim (saat sekarang dengan mempertimbangakan mudhorat dan manfaatnya) adalah haram kecuali ada dalil yang menyatakan larangan pajak untuk muslim. Atau mungkin ustadz ingin membantah kaidah fikih tersebut? Atau ustadz bisa menunjukan dalil tentang larangan pemungutan pajak kepada muslim?

    jika hanya berpegang pada hadis “Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (Riwayat Ahmad dan At Thobrany) hadis ini sifatnya umum, entah karena ustadz hanya menampilkan sebagian atau memang hadisnya memang seperti ini? Bisa ustadz jelaskan latar belakang hadis ini? Upeti yang bagaimana yang dimaksud Rasulullah? Karena dalam kitab hadis yang saya miliki saya tidak menemukan bunyi hadis ini, jadi saya tidak bisa menganalisa keshohihan hadis ini, ditambah lagi hadis ini bertentangan dengan dalil2 yang lain.

    Apakah hadits Rasulullah itu berlaku untuk negara tertentu?
    Tidak, tapi untuk seluruh negara di dunia ini, termasuk indonesia,.
    Jadi pajak yang ada di indonesia termasuk dalam hadits tersebut,. sekali lagi, ngga ada ulama yang mengharamkan, yang mengharamkan adalah Allah,.

    Penjelasan lebih lengkap silahkan baca disini

  4. Mas admin.. saya sudah baca seluruh artikel ustadz mengenai pajak tersebut, berkali2 bahkan sebelum memberikan komentar disni. Dari dalil2 yang ustadz utarakan tidak ada larangan ttg pajak kepada muslim. Baik dalil dari Alquran ataupun hadis, mengenai dalil dari alquran asbabunnuzulnya tidak ada hubungannya dengan pajak, sedangkan dalil dari hadis sifatnya umum, entah karena ustadz hanya menampilkannya sebagian atau memang hadis nya demikian, makanya saya minta ustadz menjelaskan latar belakang hadis2 tsb.

    mungkin mas admin belum faham maksud saya, saya minta dalil qoth’I tentang pengharaman pajak bukan sekedar ijtihaj mas admin semata.

    saya faham mas admin menganalogikan kira2 begini:

    dasar pengharaman pajak terhadap muslim adalah karena rasulullah hanya mewajibkan pajak (jizyah) kepada kafir, sebagai perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Jika mereka masuk islam jizyah dihapuskan, maka dari pada itu dengan penghapusan jizyah setelah kafir tsb masuk islam maka pajak menjadi haram bagi mereka, bukan begitu mas admin?

    maka tadi saya jawab kalau jika kita berlogika seperti ini berarti kita melangkahi kaidah fikih dalam hal muamalah seperti yg saya sampaikan sebelumnya. Apakah mas admin ingin membantah kaidah fikih tsb? Atau mas admin bisa menunjukan dalil qath’I tentang pengharaman pajak trhadap muslim? Itu yg saya minta.

    saya contoh begini saja mas admin, dalam perkara kharaj (pajak atas tanah). Kenapa rasulullah hanya menerapkan kharaj hanya pada kafir sedangkan pada muslim tidak?

    Maka saya akan menjawab karena kharaj untuk tanah pertanian dalam islam adalah haram untuk muslim sedangkan untuk kafir tidak. Kenapa saya katakan demikian? karena jika kharaj atas tanah pertanian diterapkan juga pada muslim atau kepada mualaf maka terdapat unsur “ijarah atas tanah pertanian” nya sedangkan dalam islam penyewaan atas tanah pertanian terhadap muslim adalah haram hukum nya sedangkan terhadap kafir boleh.

    Dalilnya adalah hadis Rasulullah
    “kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit.” Beliau menjawab, “Jangan.” Seorang Sahabat bertanya, “Kami akan menyewakannya dengan jerami.” Beliau menjawab, “Jangan.” Dia bertanya lagi, “Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi’ (danau) yang mengalir.” Beliau menjawab lagi, “Jangan. Kamu tanami saja tanah itu atau kamu berikan kepada saudaramu.” (HR an-Nasa’i).
    Juga hadis:

    Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya untuk ditanami oleh saudaranya. Janganlah dia menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan (HR Abu Dawud).

    Dari dua hadis di atas jelas bahwa kharaj pada muslim itu haram karena mengandung unsur ijarah atas tanah pertanian, dalam hadis terdapat kata “saudara” yang artinya sesama muslim. Itu artinya menerapkan kharaj kepada muslim sama halnya menyewakan tanah kepada muslim, dan hukum nya haram jika itu adalah tanah pertanian. Sedangkan menerapkannya kepada kafir tentu boleh karena pada hadis tersebut yg dilarang hanya kepada saudara (muslim) sedangkan kafir bukan saudara yang dimaksud.

    Terimakasih atas komentar anda yang ini, sehingga saya bisa memposting hukum menyewakan lahan pertanian yang dahulu memang pernah dilarang oleh Rasulullah, namun setelah banyak negeri-negeri ditundukkan, maka rasulullah membolehkannya, silahkan baca disini

    sama halnya jika pemerintah menerapkan PBB (pajak bumi dan bangunan) atas tanah pertanian ini jelas haram karena ada dalil yang mengharamkan.

    nah pertanyaan saya, adakah dalil yang bisa diqiyaskan untuk pelarangan PPN, PPH, pajak kendaraan bermotor dsb, jika ada maka pajak jenis itu adalah haram, tapi jika tidak ada itu artinya boleh. Mengingat kaidah fikih muamalah tadi.

    semoga mas admin faham maksud saya. Intinya saya minta dalil tentang pelarangannya. Karena tidak semua jenis pajak di Indonesia ini haram. Dan tidak semua bagian pegawai pajak itu haram pekerjaanya.

    Itu karena anda tidak bisa membedakan mana yang disebut pajak, mana yang disebut jizyah,padahal sudah sebegitu jelasnya,.

    tentang PPN,PPH dan yang lain-lainnya, itu tinggal dilihat seperti apa bentuknya,.
    jelaslah tidak ada dalil yang melarang PPH, PPN, tapi kalau anda paham tentang definisi pajak, maka anda tidak bingung terhadap bermacam-macamnya nama,

    sebagaimana riba, jika anda paham definisi riba, maka anda tidak akan bingung dengan variannya, entah disebut bunga, dll

    Berbeda lagi dengan menyikapi PPN,PBB,mbayar pajak, itu urusan yang berbeda lagi, itu hubungannya dengan ketaatan kepada penguasa, tapi itu semua tidak merubah hukum haramnya pajak, dan ancaman orang yang bekerja memungut pajak,. mudah-mudahan bisa dipahami,

    Jika anda minta dalil pelarangannya secara khusus ttg PPN,PBB,PPH, maka sampai kiamatpun anda tidak akan mendapatkannya,. tapi jika anda paham tentang definisi pajak, dalil pelarangannya, maka anda tidak bingung,.

  5. Tentang penyewaan tanah pertanian itu kan sudah saya bilang hanya sebagai contoh (buakn berarti harus saya bahas juga perubahan hukumnya, krna diskusi kita tidak terfokus kestu), tapi baguslah kall mas admin memposting hal tersebut. Karena semakin jelas kan ustadz bahwa setiap dalil2 itu pasti berhubungan, kalo ada perubahan hukum pasti ada dalil penjelasannya, seperti soal ijarah lahan pertanian tsb,

    kalau mas admin bilang tidak ada yg secara khusus mengatur PPN, PPH dsb. Bukan itu yg saya permasalahan tapi yg saya permasalahkan adalah tidak ada larangan pemberlakuan pajak terhadap muslim, kalau melihat hadis pelarangan pajak yg mas admin utarakan (dan hanya berpegang pada hadis tsb) sudah barang tentu akan terjadi timpang tindih hukum, padahal ini hukum Allah lho yg maha sempurna, mustahil g nyambung dalil satu dan lainnya seprti yg ustad utarakan.

    Bukan memandang konteks pajak nya yg saya maksudkan, tapi lebih ke unsure perbuatannya, kalo Cuma memandag konteks, itu namanya saya Cuma mencari2 alasan, sedangkan bukan seperti itu pemikiran saya.

    soal kharaj saja juga sebenarnya klo kita hanya melihat konteks tentu pada dasarnya itu bukan pajak, tapi ijarah atas lahan pertanian. Tapi saya contohkan juga kan tentang kharaj itu (walau itu tadi sudah saya katakan itu hanya contoh) jd saya lebih lihat unsur perbuatannya.

    mas admin ngotot mengatakan bahwa Allah yg mengharamkan pajak, sedangkan mas admin sendiri tidak bisa menunjukan dalil pelarangannya, berarti itu kan Cuma kata mas admin, bukan kata Allah.

    kecuali bunyi hadis tsb seperti ini (Cuma contoh): “aku haramkan upeti atas umatku” nah klo seperti ini bunyinya tentu bisa disimpulkan kalau pajak haram untuk muslim tapi belum tentu haram untuk kafir.
    sedangkan hadis yg ustadz utarakan “Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” Klo cma ini hadis tidak ada kata2 yg lain tentu sifatnya umum, tidak di bedakan muslim atau tidak, jd jika Rasulullah mencontohkan memungut jizyah pada kafir otomatis hadis ini tidak sesuai dg sikap Rasulullah tsb, maka dari itu maka jika dikaitkan dengan perbandingan hukumnya tentu bisa didug a hadis tersebut dhoif, makanya saya minta mas admin jelaskan latar belakang hadis ini, karena di kitab hadis yg saya miliki tidak ada bunyi hadis seperti ini.

    intinya pertanyaan saya, berpegang pada kaidah fikih maka harus ada hadis yg melarang pajak terhadap muslim, maka tolong sebutkan hadisnya. Saya minta dalilnya bukan pendpat ustadz.

    Seandainya anda teliti membaca artikel ini, di artikel atas sudah ada larangannya, ini saya nukilkan,.
    Agama Islam yang anda imani dan cintai ini adalah agama yang benar-benar menghormati hak asasi dan kepemilikan umat manusia. Karenanya Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengambil hak seseorang tanpa seizin darinya.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

    “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)

    Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah menegaskan hal ini pada banyak hadits, diantaranya beliau bersabda:

    لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، وفي رواية: مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ. رواه أبو داوج والترمذي وحسنه الألباني

    “Janganlah salah seorang darimu mengambil tongkat saudaranya,-pada riwayat lain: barang saudaranya- baik karena bermain-main atau sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang terlanjur mengambil tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengembalikan tongkat itu kepadanya.” (Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani)

    Adapun bentuk mengambil harta kaum muslimin secara batil salah satu bentuknya berupa pajak,. ada juga bentuk-bentuk yang lain, spt merampok,mencuri,

    mudah2an bisa dipahami,

    sedangkan hadits ancaman bagi pemungut pajak, itu hanya semakin menambah peringatan bahwa pajak haram dalam islam, dikarenakan haram, maka yang memungutnyapun terkena ancaman, dan penghasilan dari memungut pajak itu juga menjadi penghasilan yang haram,

    • Assalamu ‘alaikum,

      Memang admin ini aneh, lha wong sudah jelas mengambil tongkat itu pemahamannya adalah mencuri, merampok atau meminjam ndak bilang kepada yang punya. Ngapain juga dikaitkan dengan pajak seenak pemahamannya.

      Pajak itu adalah wajib pajak dan pemerintah sama-sama mengetahui dan dimusyawarahkan kemudian disepakati/disetujui oleh wakil-wakil rakyat seluruh negara Indonesia (terdapat pula para ulama).

      Kalau pajak haram kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa ???

      Wassalamu ‘alaikum

      Wa’alaikumussalam warahmatullah,.
      Terimakasih santri, sudah nyantren kesini, he..he..he..
      Panutan kita bukanlah MUI , tapi dalil, baik dari Alquran atau sunnah,.
      Jika MUI belum mengeluarkan fatwa tentang sesuatu, itu bukan berarti perbuatan tersebut boleh dikerjakan, apalagi sudah ada dalil yang sangat tegas,.
      Contoh yang sangat nyata, Riba adalah haram, tapi mana fatwa MUI tentang haramnya riba, melarang bank-bank ribawi, pegadaian ribawi,juga praktek-praktek riba lainnya,..

      Jadi patokan kebenaran bukanlah MUI, tapi dalil,.

      Anda sepertinya membaca artikel sepotong-sepotong, tapi sudah saya posting ulasan tentang pajak di postingan terbaru, silahkan klik link ini

      • Riba sudah jelas keharamannya. Bukankah sudah JELAS “Dihalalkan jual beli dan diharamkan RIBA” untuk apa MUI mengeluarkan fatwa lagi ???.

        Betul sekali santri, makanya saya katakan patokan kebenaran bukanlah MUI, tapi dalil , baik dari alquran atau assunnah, jika ada fatwa MUI yang sesuai dengan dalil, kita ikuti, tapi jika ada fatwa MUI yang menyelisihi dalil, maka dalil yang kita ikuti,

      • Riba sudah jelas keharamannya. Bukankah sudah JELAS “Dihalalkan jual beli dan diharamkan RIBA” untuk apa MUI mengeluarkan fatwa lagi ???.

        POINT F dari link anda itulah yang saya ambil :

        Dalam keadaan demikian kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa.

        Di dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya:

        يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

        “Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya:

        “Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?”

        Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu’anhu)

        Terimakasih santri, betul sekali, point F adalah sikap kita sebagai rakyat,.
        Namun keyakinan kita terhadap hukum pajak, WAJIB MENGIKUTI APAY YANG RASULULLAH AJARKAN, YAITU TENTANG HARAMNYA PAJAK, dan penghasilan harta dari kerja sebagai pemungut pajak adalah HARAM, dan pelakunya akan MASUK NERAKA,.
        Jadi jangan sampai kita bekerja sebagai pemungut pajak, atau di kantor pajak,..
        Jadi bukan masalah ketaatan membayar pajaknya, itu lain perkara, yaitu kita tetap wajib mentaati peraturan pemerintah dalam hal ini, yaitu membayar pajak,.

        Mudah-mudahan bisa dipahami,.

    • pak Zulfikar muter2 jadi bingung sendiri, dgn perasaan dan akalnya menolak dalil

      Mudah2an mas zulfikar Allah berikan kepahaman,..

      Doakan saja pak,

      Ngenesnya pegawai pajak, ..
      Allah ancam dengan neraka..

      Penghasilannya haram bagi dirinya, tapi tidak bagi orang lain..

      Dia cape kerja jadi pemungut pajak, tapi malah dapat dosa, eh orang lain menikmati hasil pembangunan dari uang pajak, tapi ga berdosa,..

  6. hujah2 mas admin dengan ayat Al-Quran dan hadis yg sebenarnya bukan mengenai pajak, dan mngkaitkannya secara analogi, sama halnya dengan hujah sebagian orang yang menghalalkan atau bahkan mensunahkan bid’ah dalam perkara ibadah mahdah. ====deleted==== terlalu panjang komentar

    sudah sebegitu jelasnya, tentang pbb dan yang lainnya sudah diulas di postingan ini, silahkan baca dan komentar dibawah postingan itu, klik disini

  7. sebelumnya saya minta maaf, tapi saya jadi meragukan kapasitas admin sebagai orang yang faham fiqih, saya memberikan komentar yang sifat nya menjelaskan dengan tujuan agar yang membaca fatwa admin bisa menganalisa secara berimbang, tapi malah di hapus, terakhir saya hanya mengingatkan sebagai sesama muslim bahwa untuk membuat fatwa berpijak lah pada landasan ilmu fikih, jangan hanya pada logika..

    Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isrâ’: 36)

    “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-A’râf: 33)

    semoga bisa kita jadikan renungan bersama…

    terserah anda, saya bingung menghadapi anda, sebegitu jelasnya, masih muter2 ngga jelas, ngga usah minta maaf, karena sebelum anda minta maaf, sudah saya maafkan kok,. terimakasih sudah komentar disini,. rupanya anda tidak membaca link yang saya berikan, buktinya masih komentar di link ini, bukan di link penjelasan tentan PBB,PPN,dll yang ada di link ini

    Silahkan dibaca penjelasan yang anda tanyakan ada dipostingan tersebut,. sehingga tidak muter-muter seperti org yang belajar ilmu kalam saja, bermain perkataan,

    Jika tidak bisa memahami karena kebingungan anda sendiri, mbok ya nanya di mana musykilahnya, simpel saja, ga usah muter2 dan mberudul komentarnya,.

    terus terang, kok saya baru menemukan komentator spt anda,

    Penjelasan ulama hingga penjelasan salafus shalih yang notabennya murid Rasulullah ngga dianggap, padahal itu menjelaskan ttg pajak,.

    ini contoh perkataan ibnu umar
    Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma pernah ditanya apakah Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin. Beliau menjawab : “Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya” [Syarh Ma’anil Atsar 2/31]

    Hanya Allahlah yang memberikan petunjuk,.

  8. saya sudah baca kok mas, tapi saya g tahu mksud mas nyuruh komen nya dsana, nnti akan saya baca lg dan koment disitu..

    Silahkan baca artikel tsb, disitu sudah disebutkan adanya Pph,PPN,dll, juga perkataan para ulama dan salafus shalih ttg pajak,
    Perbuatan khulafaur rasyidin adalah dalil,karena Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti sunnah rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin,. .

    Dan di artikel tersebut sudah sangat jelasnya, kok anda masih bertanya mana dalilnya, ini yang saya ngga habis pikir,.

    Makanya saya suruh anda komentar dibawah postingan tersebut, sebab di postingan tsb disebutkan bahasan ttg PPN,pph,PPNbM, dll

    Maksud saya nyuruh anda koment disitu agar nyambung,.

  9. saya sudah coba berkomentar di link yang diberikan tapi system blog tidak bisa menampilkan komentar saya, jadi terpaksa say di sini saja, Sebelum saya menanyakan perihal dalil yang dijadikan hujah, Saya mau bertanya soal definisi terlebih dahulu. dalam artikel ini pengertian dharibah (pajak) adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” maka melihat pengertian tsb, maka saya simpulkan pengertian ini sifatnya umum, karena tidak dijelaskan ttg pungutan yang seperti apa, rakyat yg dimaksud (apakah muslim atau kafir) lalu ttg siapa yang dikatakan penarik pajak (berarti siapapun yang melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada siapapun dan untuk tujuan apapun maka itu adalah “pungutan pajak”

    sedangkan pengertian pajak menurut istilah bahasa secara substansi sama saja dengan pajak yg dipaparkan dalam pengertian dharibah di atas.

    selanjutnya mengenai PBB, PPh, PPN, pajak barang dan jasa, PPnBM, Pajak perseroan, Pajak transit/peron secara subtansi memang sama dengan dharibah hanya lebih dikhususkan bagian2 nya serta diberlakukan terhadap kafir dan non muslim serta badan hukum (karena dr pengertian dharibah di atas dapat difahami bahwa setiap pungutan yang ditarik oleh penarik pajak (baik muslim atau pun kafir) kepada rakyat ,siapapun itu (baik muslim, kafir atau badan hukum) adalah pungutan pajak (dharibah).

    lalu mengenai pengertian kharaj secara subtansi umumnya sama dengan pajak (dharibah) berupa pungutan terhadap rakyat oleh pemungut pajak/kharaj hanya lebih dikhusus kan bahwa objek pajak adalah tanah dan hanya dikenakan kepada kaum kafir yang tunduk pada negara. Dan mengenai jizyah secara subtansi juga sama dengan dharibah hanya lebih menghususkan ke pungutan atas keamanan jiwa dan harta.

    jadi kesimpulan (dari definisi anda): tidak ditemukan perbedaan antara pajak (PBB, PPN, PPH dsb) dan Kharaj dan jizyah dengan dharibah. Tapi secara subtansi terlihat bahwa pajak (PBB, PPN, PPH dsb) dan kharaj serta jizyah adalah beberapa bentuk dari dharibah. (silahkan koreksi jika saya salah). Jika kita mengharamkan pajak (pbb, ppn, dsb) karena didalamnya terdapat unsur perbuatan dharibah, kenapa kita membolehkan kharaj dan jizyah? Toh juga kharaj dan jizyah juga sudah memenuhi unsur dharibah?

    semua komentar di blog ini di moderasi semua, jadi ngga langsung muncul,.
    Sudah saya posting tentang pajak menurut ilmu fikih islam, silahkan lihat dipostingan ini

  10. Assalammu’alaikum. Kalau bekerja sebagai pns tapi bukan di kantor pajak apakah diperbolehkan?

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,
    Asal pekerjaannya halal, bukan di kantor pajak, atau di instansi yang mengandung aktifitas riba, maka menjadi pns tidak mengapa,

  11. kalau tidak salah imam nawawi tidak mau mengesahkan/ tanda tangan tentang fatwa pengambilan pajak ketika damaskus mau berperang. Karena didapatinya raja masih hidup dalam kemewahan, akibat berhati hati agar tidak disalahgunakan. Apa benar seperti itu riwayatnya?

    saya nukilkan perkataan imam nawawi tentang pajak,

    Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” [Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi]

    selengkapnya baca disini

  12. Assalamu’alaikum

    Mas bapak saya kerja di kantor pajak. Saya sebagai anak harus bagaimana ?
    Terus uang yang didapatkan untuk biaya sekolah, pakaian, makanan bagaimana ?
    Terus sampai gede ilmu saya, harta saya, haram ?
    Dan maksud zakat yang mensucikan harta itu apa maksudnya ?
    Apakah tidak ada keringan/solusi bagi bapak saya ?

    Dulu bapak saya tau perkara ini melalui kajian salafi. Lalu bapak saya bingung mau dilanjutkan atau tidak pekerjaanya. Lalu, saya tidak tau kenapa bapak saya tetap melanjutkan pekerjaannya.

    Mumpung ketemu blog orang yang mengikuti pemahaman sahabat(Salafi) makanya saya bertanya saya sebagai anaknya harus gimana dan pertanyaan-pertanyaan lainya diatas.
    Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,
    Harta yang didapatkan dengan cara haram, itu haram bagi pelakunya, tapi jika diberikan kepada orang lain, maka orang lain tersebut tidak berdosa, tidak haram, selama dia tidak ridha atau senang dengan profesi haramnya, silahkan baca disini

    Profesi sebagai petugas pajak, itu profesi yang haram, sudah banyak saya posting di blog ini, lebih baik segera meninggalkan profesi tersebut,

  13. apakah pajak kendaraan juga termasuk haram..??

    tidak haram bagi yang membayar, karena itu dalam rangka mengambil hak kita,.
    haram bagi yang menerima atau memungut, sama saja dengan pajak bangunan, dll… barang milik kita, kok disuruh bayar pajak,.
    Kelak di akherat kita bisa menuntut,. di pengadilan Allah yang maha adil,

    Makanya jangan bekerja di bidang tersebut,.

  14. Jika kita PNS bekerja di kantor pajak tetapi d bagian administrasi seperti pengadaan barang atau bagian keuangan, apakah penghasilannya haram??

    Selama itu adalah masih satu instansi perpajakan, maka termasuk,.

  15. Pajak termasuk dalam kementerian keuangan, apabila kita bekerja di kementerian keuangan di direktorat lainnya selain pajak, apakah juga penghasilan kita haram?

    Kementrian keuangan itu membawahi salah satunya adalah direktorat pajak, jadi bukan melulu pajak,.
    Jadi tidak mengapa jika bekerjanya bukan di sektor pajaknya,. dan penghasilannya tidaklah haram,
    Tapi kalau bekerja di direktorat pajak dan instansi di bawahnya, maka terkena ancaman,. dan penghasilannya itu haram

  16. Klu gitu kerja di kantor pajak jga kn bukan melulu soal pajak, ada bagian keuangan yg mengurusi soal gaji pegawai, bagian kepegawaian yg ngurusin soal cuti dllnya, bagian rumah tangga yg ngurusin alat tulis, perlengkapan dllnya..

    karena uang yg di pungut dari pungutan pajak itu pasti nti pasti sedikit banyak melibatkan direktorat lainnya dalam kementerian keuangan, ada direktorat yg membuat perencanaan, ada yg mengelola atau mengangarkan uang pajak tersebut dsb

    Bagaimana pendapat,tentang orng yg bekerja di kantor pajak tapi menghidari segala sesuatu yg berbau pungutan pajak dan dia kerja dibagian yg saya sebutkan di atas td?

    Bahkan,. satpamnya, tukang sapunya, office boy nya, jika itu di direktorat pajak, maka terkena akan hal ini, termasuk tolong menolong dalam mendzalimi kaum muslimin yang dipungut pajak,
    Jadi bukan cuma si pemungutnya saja,. apalagi sekarang kan jaman canggih, pajak bukan dipungut lagi oleh pegawai pajak dengan cara mendatangi, tapi sudah bisa online, transfer, jadi si pembayar pajak bisa setor langsung via online atau transfer ATM, nah, tenaga IT yang mengurusi akan hal ini pun terkena,. penghasilannya tetap haram,

  17. Kalo dilihat dari cara mas menjawab komentar2 saya jadi penasaran.. Memangnya mas ini siapa? Kok bisa menentukan kalo yang ini haram kalo yang itu halal;) Wallahu A’lam…

    semua itu kan penafsiran mas sendiri yang didasarkan pada penafsiran orang lain;) dan….

    penafsiran ORANG sekalipun ulama itu belum tentu benar karena hanya Allah Yang Maha Benar

    Halal haram itu hak Allah yg menetapkannya,

    Kita ga ada hak untuk itu, termasuk saya,..

    Adapun tentang pemungut pajak, ada dalil tegasnya tentang hadits pemungut pajak itu akan diancam masuk neraka,..

    Nah profesi yg pelakunya diancam neraka, berarti itu profesi yg haram, uang hasil dari profesi tsb itu jg haram,

    Silahkan baca artikelnya, pahami, jika ada yg dirasa membingungkan anda, silahkan anda tanyakan di kolom komentar

    Ini sebagai tambahan wawasan anda, silahkan baca pandangan islam trhadap pajak

  18. kalau bekerja dibawah kemenku selain DJP ataupun DJBC apakah haram?? karena saya ingin bekerja dibawah kemenkue tetapi di DJKN? Nah apakah bekerja di DJKN termasuk haram kah??? atau tidak.

    selain sektor perpajakan dan ribawi itu tidak mengapa, walaupun masih dibawah kemenku

  19. Assalammualaikum admin..

    Klo pns selain pajak tdk apa2?! Knp tdk apa2?! Kan gajinya dr hasil pajak..

    Sumbernya haram donk.. Lalu gmn dng infrastruktur dll yg dibangun dr hasil pajak?!
    Boleh digunakan?!
    Kan sumbernya jg haram (dr hasil pajak yg katanya haram).. Gmn ya?

    Wa’alaikumussalam warahmatullah
    Penghasilan haram itu bagi pelakunya saja,
    contoh, jika ada seorang bapak bekerja di perpajakan, maka hartanya haram bagi si bapak tersebut, adapun jika diberikan pada istri dan anaknya, maka istri dan anaknya tidak terkena dosa si bapak tersebut,

    Demikian pula pegawai pns diluar instansi perpajakan, gaji mereka itu halal bagi mereka, walaupun digaji dari uang pajak,.
    Pemerintah yang bertanggungjawab, makanya besar sekali tanggungjawab pemerintah kelak di akherat,.
    Insprastruktur yang dibangun dari uang pajakpun tidak mengapa dimanfaatkan,.

    Makanya,.. jangan bekerja di perpajakan, sudah cape, letih,lelah, dapat dosa lagi,. orang lain yang menikmati hasil pembangunan tidak berdosa,.

    Contoh lagi, pelacur, itu profesi haram,
    Jika anda dikasih uang oleh pelacur, maka itu halal bagi anda,
    Jika ada pedagang yang pembelinya adalah pelacur, maka uang dari pelacur itu halal bagi pedagang,.
    Jika anda dikasih makanan oleh pelacur, maka makanan itu halal bagi andaa,.

    • Jadi semisal ada pencuri yg menjual barang hasil curiannya,dan kita tahu itu hasil curian tp tetap membeli,termasuk haram atw halal?

      Terkait kasus mencuri, dan kita tahu itu adalah barang curian, maka kita tidak boleh membeli barang tersebut,. kita suruh orang tersebut untuk mengembalikan barang curian tersebut

      • Analoginya maksa..
        Semua pns tau gajinya sebagian besar dari pajak.
        Maka kalau memakai analogi tsb, seharusnya semua pns berbondong2 tidak menerima gaji dan meminta pemungut pajak mengembalikan pajak ke wajib pajak..

        Maksa dari sisi mana?
        Gaji PNS selain pegawai pajak dan pegawai instansi ribawi, gaji mereka HALAL, walaupun digaji oleh pemerintah dari UANG PAJAK,.

        Kalau gaji PNS pegawai pajak, juga instansi ribawi, gajinya itu HARAM, walaupun digaji oleh pemerintah dari uang NON PAJAK,.

        Ini mudah-mudahan bisa anda pahami

        • Pembeli menerima barang curian (sumbernya haram), tidak boleh.

          Sementara PNS menerima gaji (sumbernya dr pajak:haram) boleh.

          Kok seperti tidak konsisten.
          Pembeli dan PNS sama2 tau sumbernya dari hasil yang haram.

          Mas, beda urusannya antara barang curian dan pajak,.
          Jadi hukumnya berbeda,.

          Jadi permisalannya keliru,.

          Mari buktikan,.
          simpel saja, mau ngga para pegawai pajak itu disebut profesinya sebagai pencuri?

          Saya beri permisalan penghasilan haram, tapi ketika diberikan kepada orang lain untuk menggajinya maka menjadi halal,.

          contoh, jika ada orang yang profesinya sebagai PELACUR kelas tinggi yang bayarannya mahal, tidak ada penghasilan lain selain itu,.
          Lalu si pelacur ini punya pembantu , punya satpam , dan digaji dari uang hasil melacur tersebut,.

          Maka uang gaji si pembantu dan satpam itu HALAL bagi si pembantu dan satpam tersebut,.

          Tapi bagi si pelacur tetap HARAM hukumnya,.

          Paham???…

          Demikian perumpamaan gaji PNS non profesi haram seperti pegawai pajak dan pegawai bank ribawi,.
          Gaji PNS pajak dan bank ribawi, itu HARAM bagi si pegawai tersebut,

          Adapun PNS lainnya seprti TNI, Polri, pegawai pemerintah, presiden, dll itu HALAL gajinya, walaupun di gaji dari uang PAJAK,..

  20. Wah, sepertinya, tidak ada yang mendukung anda, nih pak! Anda seolah2 membuat fatwa sendiri, bahkan sampai2 satpam djp pun anda cap haram, sedang dia bekerja melindungi keamanan, keamanan masyarakat muslim juga lho pak.

    Jika anda memaksanya meninggalkan pekerjaan, dia mau kerja apa?

    wong jadi satpam aja sudah susah carinya. Baiklah jika anda sanggup menjaminnya pekerjaan.

    Pekerjaan di lembaga yang haram, semua pegawai yang bekerja disitu pun haram penghasilannya, baik tukang sapunya, satpam, office boy,.
    Sama halnya bekerja di bank, dari satpam hingga direktur banknya, itu haram penghasilannya,.
    simpel..
    tinggal pindah saja dari bekerja di tempat seperti itu, dan itu bukan tanggung jawab saya sebagai penjamin pekerjaanya,.

    saya hanya ngasih tahu, mumpung masih ada kesempatan di dunia,.

    berat nanti di akherat,

    • aku dukung min…
      artikel anda byk menambah ilmua saya..
      mohon diulas…

      status pegawai negeri secara umum yg bersedia sumpah jabatan utk setia dan mengamalkan hukum pancasila dan uud…

      yg scr tdk langsung menaruh Al Qur’an dan Assunnah di punggung mereka…

      ato secara tdk langsung lebih memilih hukum buatan manusia drpd hukum Allooh…mksh

      Hukum Allah itu apa?
      Hukum Allah adalah hukum yang Allah tetapkan,..

      Mari kita buktikan, betapa banyak kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah,

      Contoh:

      Allah mewajibkan laki-laki shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid, lihat bagaimana praktek di masyarakat?

      Allah mewajibkan wanita menutup aurat mereka dengan jilbab, lihat bagaimana praktek mereka?

      Allah mewajibkan manusia untuk beribadah sesuai dengan ketetapan Allah,. Lihat praktek kaum muslimin…

      Allah melarang bersentuhan lawan jenis yang bkn mahram, lihat kenyataan yang ada?

      Betapa banyak rakyat yang tidak berhukum dengan hukum islam,..

      Lalu menuntut pemerintah agar berhukum dengan hukum islam?..

      Jangan bermimpi,..

      Pemimpin itu cerminan rakyatnya,

      Rakyat bertakwa, maka akan diberi pemimpin yang bertakwa,

      Jika rakyat tidak berhukum dengan hukum islam…
      Jangan ngimpi pengin punya pemimpin yang berhukum dengan hukum islam,

  21. klo bekerja di perusahaan listrik negara(pln)haram atau tidak,????

    pertanyaannya setiap konsumen pasca bayar ada yang terlambat membayar,maka akan dikenakan denda,jumlahnya tergantung berapa keterlambatannya.
    lalu apakah ada hubungannya dengan gaji saya.terima kasih

    Itu tidak termasuk riba,.
    Jadi halal bekerja di PLN, bahkan PLN salah satu perusahaan yang jelas-jelas memberitahu pelanggan agar tidak memberikan uang tip kepada petugas PLN, ini adalah benar,.

  22. Jd klo memungut pajak itu haram,hasil pungutannya haram tidak? Krn hasil pungutan pajak itu nantinya kan akan dibagi2 untuk bayar gaji semua pns.. Bukan hanya org pajak.. Jadi semua pns harusnya haram?

    Hasil pungutannya haram bagi si pemungut, alias bagi si pegawai tersebut,.
    Adapun jika pegawai tersebut memberi makan istri dan anak dari gajinya, maka istri dan anak itu tidak mendapat dosa, dosanya tetap bagi suami yang bekerja di perpajakan tersebut, dan itu halal bagi istri dan anaknya,.

  23. Admin bagamana jika pekerjaan sebagai konsultan pajak perusahaan yg mengurus pembayaran pajak perusahaan dan be kerja sebagai dosen pengajar pajak di sebuah kampus atau kursus2 swasta??

    Lebih baik ganti profesi saja

  24. Kalo ibu kantin yg jualan di kantor pajak haram gak?
    Btw admin tau berapa persen pajak dalam apbn? Admin tau dampaknya kalo pajak dihentikan?

    sama saja kaya ibu kantin yg jualan di tempat pelacuran, uang hasil melacur itu haram jika dikonsumsi oleh si pelacur, tapi tidak haram bagi org lain dalam hal ini ibu kantin, dia itu jualan, asal jualannya bkn jualan barang haram, maka uang hasil penjualannya tidak haram

    Sumber penghasilan negara indonesia itu banyak, kekayaan alamnya sangat banyak,..

    penjajah belanda dan jepang saja bisa mengeruk kekayaan indonesia utk pembangunan negara mereka,

    Jadi jangan heran jika kita sdh tdk dijajah oleh belanda, tapi warisan penjajah belanda koq tetap diterapkan di indinesia

    Dan pajak itu kan warisan penjajah belandam dulu belanda selain mengeruk kekayaan alam, mereka juga menerapkan pajak,

    kita sudah merdekam tapi warisan penjajah belanda masih dipegang kuat, termasuk hukum perdata pun merupakan peninggalan belanda

  25. pak numpang tanya mohon bimbingannya mohon koreksinya,pendapatan negara indonesia di dapat dari penerimaan pajak dan non pajak(BUMN) untuk penerimaan dari pajak lebih besar hingga 7x penerimaan non pajak(BUMN) woow. . pajaak. . gilaaa ,

    yang mau saya tanyakan ,kalau memakai uang hasil pajak kan haram ,jadi ketika negara akan membayar/meng-gaji para pegawai negeri sipil/pns SELURUH INDONESIA kan memakai uang negara, apakah pendapatan /gaji pns DI SELURUH INDONESIA juga haram?

    walaupun 100% pendapatan negara dari PAJAK, lalu buat menggaji PNS di seluruh indonesia, maka gaji tersebut halal bagi seluruh PNS yang bekerja selain di instansi perpajakan dan ribawi,

    jadi gaji polisi,ABRI,pejabat pemerintah,dll itu HALAL..walaupun sumber dananya dari PAJAK,

    yang berdosa dalam hal ini adalah pemerintah, bukan orang yang digaji oleh pemerintah, dan orang-orang yang bekerja di instansi perpajakan, itu termasuk orang-orang yang membantu pemerintah dalam mendzalimi rakyatnya,

    apalagi jelas hadits Rasulullah yg terang-terangan mengatakan pemungut pajak akan di siksa di neraka

  26. pak di dalam ayat al-quran apakah pajak itu mutlak haram untuk umat muslim, apakah ada jenis pajak yang halal jika di kerjakan oleh umat muslim?

    Ada hadits shahih atau perkataan Rasulullah yang dengan tegas menyatakan hal tersebut,yaitu ancaman neraka bagi pemungut pajak,

    Dan tidak ada pajak bagi orang islam, pajak hanya dikenakan pada orang-orang kafir yang dibawah pemerintahan islam,

    Hadits shahih dalam hal kedudukan hukum itu sama dengan Alquran,

    Jadi walaupun tidak disebut dalam alquran, tapi disebutkan dalam hadits, maka kita wajib mendengar dan taat,

    Contoh, cara shalat, dalam alquran tidak dijelaskan, tapi dalam hadits disebutkan dengan detail

  27. Bismillah…
    mudah²an Alloh memudahkan jalan dan membuka pintu rizkiNya yg lain untuk kami.

    Doakan mendapat yang lebih baik ya setelah nanti suami hengkang dr ditjen pajak

    Allah yang maha memberi rizki, seluruh makhluk di dunia ini Allah yang memberikan rizkinya,
    Dan tidak usah takut, semua Allah cukupkan rizkinya,

    Jangankan orang beriman, orang KAFIR pun Allah berikan rizkinya,..

    Jadi ibu tidak usah takut akan janji Allah, barangsiapa bertakwa, maka akan Allah berikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka,..

    Rizki sedikit tapi barakah, halal, itu jauh lebih baik daripada rizki banyak tapi haram,

  28. Sayangnya kita banyak yang bangga, senang, menjadi harapan kerja yang ga ada beda sama sekali dengan rampok seperti ini…..

    mereka tidak sadar, begitu mendapat kerja di bagian rampok ini seolah-olah itulah penyelamat hidup mereka…

    Mereka bisa menghidupi keluarganya, makan uang rampokan dari rakyat, menyekolahkan anak dari kerja memeras rakyat, seoalah hidupnya akan aman…

    menyelenggarakan kebutuhan dunia bahkan untuk akhirat dengan mengandalkan hasil rampokan…

    Benar-benar tidak masuk di akal sehat, jika mereka memang berpikir dalam beragama islam, kecuali mereka berpikir yang orientasinya tidak jauh pemaksaan kehendak dari ketiadaan kemampuan atau lemah dalam berpikir bertahan hidup di dunia ini…

  29. ilmunya dangkal sekali, kalo gak pake pajak negara mau bayar apa2 pake apa??? zakat?? NO WAY!!

    lagian yang bayar pajak itu orang yang mampu aja yang penghasilannya di atas PTKP, kalo orang miskin mah kagak bayar!

    Kata siapa orang miskin tidak bayar pajak?
    Mau membuktikannya sangat mudah,.
    Pajak di indonesia itu banyak rupanya,
    Bayar listrik,kena pajak,
    Berobat, beli obatnya ada pajak disana,
    Belanja di supermarket, kena pajak,dll
    Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil. Baca di sini

    kalo gamau bayar pajak mending terbang aja pake pesawat pribadi kemana2. Semua fasilitas negara dapet dari pajak,,

    Allah mengharamkan pajak bagi umat islam,..
    Allah sudah menjadikan indonesia negeri yang melimpah kekayaan alamnya,

    Masa kalah sama negeri saudi yang gersang, tapi tidak menerapkan pajak kepada rakyatnya, makanya Allah berkahi,

    Itulah buah dari menwrapkan ketentuan Allah,

    negara aman dari pajak, negara hidup dari pajak, 70% APBN dari pajak, sekolah gratis dari pajak, beasiswa dari pajak, subsidi bbm dari pajak, ayo mau gmn?

    Siapa yang mampu menjamin keamanan sebuah negeri?
    Allah yang menjamin,

    Adanya pungutan pajak saja itu bukti harta kaum muslimin TIDAK AMAN, lah koq anda bilang aman?

  30. Admin…
    berarti klo kita cuma bantu orang merampok tapi kita kan nggak merampok…
    trus kita dikasih hasilnya berarti nggak haram ya.

    Kalau merampok itu beda lagi mas,.
    Jika ada orang mau merampok, lalu ada yang membantu dengan cara meminjamkan goloknya, itu sama saja dia merampok, terkena dosanya,. dosanya sama,.

    Jadi dia berdosa, dan hasilnya haram juga bagi dia,

    Soalnya di satu kementerian contoh kememterian keuangan salah satunya djp dan yang lain kata admin gajinya halal karena ga mungut padahal direktorat lain kan bantu djp bukan bantu lagi malah saling berkaitan

    Beda kasus dengan masalah perpajakan,.
    Yang diancam itu adalah pegawai perpajakan dalam hal ini depertemen yang membawahinya,. dalam hal ini dirjen pajak,
    Adapun departemen keuangan, ini bukan menangani masalah pajak saja, tapi banyak, jadi bukan spesialis pajak,. itu tergantung seberapa banyak perannya,.

  31. Mhn maaf mas admin, sy sekedar mo diskusi, pajak dinegeri ini dikenakan kepada semua usaha/bisnis tanpa memandang usaha itu halal atau haram berdasarkan syariat islam, bagaimana bisa dikatakan uang pajak itu halal ???

    Pemungutannya dan yg ikut serta dlm upaya pemungutannya jg haram (sdh tentu yg ikut buat UU dan aturan pelaksanaannya dan yg menetukan besaran targetnya (ditentukan dr kebutuhan dana per instansi (mendikbud,PU, polisi dsbnya)).

    Dpt sy ilustrasikan kalo ada pengusaha yg memberikan uang kepada seseorang dan ia tahu kalo dana itu peroleh dr usahanya yg korup (suap sana sini), seharusnya uang yg diberi ditolak krn bukan uang dr usaha yg halal, kalo tetap mengunakan amalan ibadah yg mengunakan uang itu jd mubazir.

    Sy yakin hal diatas sama dgn uang pajak, pengunanya jg terkena dampaknya, mulai pns, tni dan polri (bukan hanya instansi pajaknya sj), krn semua terlibat, mulai dr perencanaan, pemungutan dan pengunaan dana pajak…..

    Saya tegaskan,.
    Patokan kita adalah DALIL, baik dari ayat Alquran atau HADITS SHAHIH,
    Hadits menyatakan dengan jelas, pemungut pajak akan disiksa di neraka,.
    Berarti profesi pemungut pajak itu profesi yang haram,. ini wajib dipahami,
    Apakah profesi haram itu berarti harta yang didapatkan adalah haram? IYA, haram bagi si pelaku profesi tersebut,.
    Berbeda hukumnya jika harta tersebut diberikan kepada orang lain, maka tidak haram bagi orang lain tersebut,

    Saya ambil contoh,. PELACUR atau PEREK, atau bahasa kerennya PSK, itu profesi haram, harta hasil melacur pun itu HARAM, bagi siapa? bagi si pelacur tersebut,
    Bagaimana jika pelacur memberikah uang hasil melacur pada orang lain? baik memberikan langsung atau dengan cara membeli barang pada orang lain, misalkan si pelacur itu beli makanan , apakah uangnya tetap haram bagi orang lain yang diberi atau penjual yang dibeli?
    UANGNYA HALAL bagi orang lain tersebut, dan orang lain tersebut boleh menikmati uang pemberian tersebut, atau si penjual boleh menerima, dan tidak berdosa,.
    Begitu gambarannya mas, biar paham, bahwa uang HARAM bisa berbeda hukumnya jika sudah berpindah kepemilikan,

    Khusus kasus pajak, pemungut pajak mendapat ancaman dari Allah, harta yang didapatkan si pemungut pajak/gaji pemungut pajak itu HARAM bagi dia, tapi jika dia memberikan pada istri dan anaknya, maka halal bagi si istri dan anaknya tersebut, dan si pemungut pajak berdosa telah memberi makan dari harta haram, tapi si istri dan anak tidak berdosa karena perbuatan dia sebagai pemungut pajak,

    Lalu , uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun, apakah boleh rakyatnya menikmati, ya boleh,. tidak berdosa,.
    Berarti enak dong,. ya iya, di dunia enak, dan di akherat nanti rakyat akan menuntut harta yang diambilnya dengan cara pajak,.
    siapa yang dituntut kelak di akherat? ya penarik pajak dan pemerintah yang menetapkan kebijakannya,.
    Serem kan?

  32. Assalamu’alaikum..

    Wa’alaikumussalam warahmatullah

    Mohon penjelasannya, setau saya kenapa ada pajak di Indonesia karena memang pemerintah (eksekutif) dan dpr (yidikatif:representasi dr rakyat) menyepakati sumber pembiayaan utk mengurus negeri ini dari pajak dalam bentuk Undang-undang.

    Bukan kesewenang-wenangan pemerintah sendiri yang memaksa memungut pajak.
    Jika itu demikian, itu bukti kedzaliman pemerintah kepada rakyatnya, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban ,
    Adapun rakyat, tetap wajib taat pemerintah, walaupun pemerintahnya dzalim, dalam hal ini mengambil harta rakyatnya melalui pajak, saya sudah posting di sini

    Analogi sederhananya, misal di suatu perumahan, ketua RT mengumpulkan warganya (mungkin tidak keseluruhan, biasanya tokoh masyarakat) membahas tentang masalah keamanan dan kebersihan di perumahan.

    Kemudian disepakati daripada warga bersih2 sendiri dan siskamling tiap malem, maka diputuskan membayar orang utk ngurusin masalah itu. Trus duitnya dari mana? Ya dari warga perumahan tsb, yang mungut iuran Pak RT.

    Pak RT jg disepakati dapat fee karena bertugas mengatur, koordinasi, administrasi, dll. Apakah Pak RT dihukumi sama dengan hadits tsb (akan masuk neraka) karena hanya menjalankan kesepakatan bersama?

    Sama halnya dengan pajak.

    Pungutan RT berbeda dengan PAJAK, pajak pemungutnya sudah diatur oleh dirjen pajak, dan masuknya juga langsung ke kas negara, bukan ke kas RT,
    Kalau pemungutan di tingkat RT itu bukan termasuk PAJAK, itu adalah kesepakatan antara warga, dan untuk kepentingan warga di RT tersebut, dan bukan untuk pihak lain, bahkan terawasi oleh warga pungutan tersebut, kas RT tersebut,

    Jadi beda perkara, salah besar jika disamakan dengan PAJAK,
    Buktinya, tidak ada hubungan sama sekali pungutan RT dengan dirjen pajak

    Pajak timbul karena UU (kesepakatan Pemerintah dan DPR) yang mewajibkan sumber pembiayaan negeri ini salah satunya dari pajak (sumber yang lain masih belum maksimal).

    Petugas pajak hanya menjalankan kesepakatan tsb. Negara ini adalah negara islam, tapi dasar yang dipakai bukan islam, tapi dasarnya adalah kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Seandainya kita sebagai warga perumahan tadi, setuju tidak kalau ada iuran kebersihan dan keamanan?

    Kl ada warga yang keberatan dengan kesepakatan iuran tadi, silahkan bersih2 sendiri, silahkan buang sampah sendiri, silahkan siskamling tiap malem, tapi apa mau?

    Sekali lagi, masalah iuran RT itu bukan PAJAK,
    karena secara real saja, fakta di lapangan, tidak ada hubungannya antara pungutan RT dengan pajak,
    Itu adalah demi kenyamanan penghuni RT tersebut, dan kesepakatan bersama RT dan warganya,

    Pegawai pajak itu cuma menjalankan keputusan pemerintah dan DPR,..
    Ya,. dan pemerintah dan DPR yang menentukan kebijakan pajak tersebut akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak,.
    Dan pegawai PAJAK, ini yang jelas diancam oleh Rasulullah, tidak akan masuk surga, karena dia khusus di bagian PAJAK, dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam perkara dzalim tersebut,.

    • Analogi mas-e.

      Analogi.. konsepnya sama. substansinya sama. beda nama saja.

      Ya sudah kalau antum ndak mudeng. 🙂
      Mungkin antum perlu belajar masalah penyusunan APBN supaya mudeng.

      Kalo menurut saya pajak dahulu dengan sekarang ‘niat/motif’ pungutannya berbeda. Sesuatu perkara memang harus diserahkan sama ahlinya. Saya cukupkan sampai di sini.

      Jazakallahu khair. Barakallahu fiik..

      Mase, analoginya sama, tapi berbeda dalam hal yang sangat banyak,..

      Jadi pungutan RT berbeda dgn pajak,..
      Mau bukti, mari kita buktikan,

      Jika anda tinggal di komplek RT lalu berapa sih pungutan RT itu? Satu jenis atau bermacam-macam?
      Satu jenis, dan peruntukannya jelas yang menikmatinya jelas, kepentingannya jelas, dan tidak mendzalimi orangvyg dipungutnya,
      Nominalnya juga jelas,dulu saya tinggal di RT iuran per bulan 30rban per bulan, peruntukan utk ngegaji satpam komplek,biaya kebersihan,posyandu,

      Pajak,..
      Anda tinggal di komplek yang ada pungutan RT , akan dipungut pajak,
      Bahkan bisa jadi jumlah pajaknya berlipat-lipat dari iuran RT, dan bermacam-macam,

      Anda belanja ke supermarket, berapa kena pajak PPN?
      Anda menggunakan hape, berapa pajak yang dipotong?
      Anda punya tanah, kena pajak juga,
      Anda bayar listrik, telpon,pdam,kena pajak juga

      Anda naik mobil,kereta,pesawat, kena pajak juga,
      Anda makan di restoran, kena pajak juga
      Anda jual rumah, kena pajak penjualan, anda beli rumah, kena pajak juga,

      Anda beli mobil, kena pajak, beli motor, kena pajak,..

      Bahkan anda ketika sedang sakit, berobat.. Anda beli obat juga masih kena pajak,..

      Maka sangat wajar rasulullah mengatakan bahwa penungut pajak tidak akan masuk surga, pemungut pajak akan disiksa di neraka,

      Karena betapa banyak kedzaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban,..

      Jadi hal yang sangatttt jauuuuuuuuh berbeda antara pungutan RT dan pajak,..

      Dan anda bicara penyusunan APBN?..
      Pungutan RT ga ada hubungannya jg dgn APBN,

  33. Mas admin tau kan…jalan itu…

    dibangun dari uang pajak..

    kalo admin mau bepergian,gunain jalan itu ngg?..

    atau nyari jalan lain yg ngg ada aspalnya

    Boleh saja mas,
    Misalkan saya diberi uang oleh pegawai pajak, itu HALAL bagi saya, tapi haram bagi dia,

    Jadi ngenesnya jadi pegawai pajak ya seperti itu, sudah cape kerja, uangnya tidak halal bagi dia, di akherat diancam neraka, eh koq uangnya halal bagi orang lain

    Saya gini contoh begini biar paham,.
    Pelacur adalah profesi HARAM, penghasilan dari situ haram bagi si PELACUR tersebut,

    Tapi jika si pelacur memberikan uang pada anda, itu halal bagi anda,

    Jika si pelacur membangun rumah, lalu rumah tersebut diberikan pada anda, maka halal bagi anda, kalau bagi dia ya tetap haram,

    Paham??

    Jadi profesi haram itu , harta yg didapat haram bagi si pelakunya, tapi tidak bagi orang lain

    • mohon dikoreksi, sy masih awam.. sy pernah dengar sesuatu itu haram bs karena zatnya, cara mendapatkan ato krn akibatnya.. kl kita tau cara mendapatkannya dari profesi pajak (haram) apakah itu berarti haram jg buat kita?

      Haram buat pelakunya saja, tapi tidak haram bagi orang lain,..

      Saya kasih contoh,
      Seorang pelacur, profesinya haram,

      maka uangnya haram bagi dirinya saja, jika dia membeli makanan, maka halal bagi si pedagang,

      jika dia memberikan uang pada anda, maka halal bagi anda,

      adapun bagi si pelacur maka tetap haram, dan jika anda diberi oleh si pelacur,

      maka si pelacur tdk mendapatkan pahala,karena yg dia berikan dari hasil yg haram,

      dan anda tidak berdosa makan harta pemverian si pelacur

  34. Faktanya Indonesia itu ada..dan bukan negara islam..hanya negara yg pendudukny mayoritas beragama islam..

    lalu darimana untuk membiayai infrastruktur,hutang gaji pns,tni dan polri dll..

    sedangkan berdsarkan data statistik aja kekayaan alam kita terbatas…

    apa yg admin tawarkan sementara zakat itu..

    Sudah jelas ada yg berhak menerimanya

    Indonesia itu ciptaan Allah bukan?
    Kenapa tidak tunduk aturan Allah?
    Indonesia negeri yang sangat kaya raya..
    Walaupun dijajah belanda ratusan tahun lamanya, indonesia masih kaya,

    Lihat negara islam yang maju, mereka tidak memungut pajak dari kaum muslimin, Allah berkahi negaranya..cukup..

    Pajak itu warisan penjajah belanda, lah koq kita sudah merdeka, koq warisan belanda masih diterapkan kepada rakyat indonesia?

    Indonesia negeri islam,

    Bila saudara berbicara dengan kaca mata iman, saya yakin tidak akan ada kata lain yang keluar dari lisan saudara selain ucapan:
    إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . النور 51
    “Sesungguhnya jawaban orang-orang mu’min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili diantara mereka ialah ucapan: ‘Kami mendengar dan kami patuh.’ Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. An Nur: 51)

    Sumber: https://aslibumiayu.net/1366-mengapa-islam-mengharamkan-pajak.html

  35. Hmm…admin Lagi berpikir keras kayanya

    Mikir supaya saudara kita kaum muslimin yang bekerja di perpajakan segera resign,..

    Ada video sangat singkat di postingan ini, pertanyaan dari seorang PNS yang bekerja di Bea Cukai, simak di sini

  36. Saya baru menjalankan usaha tapi masih beberapa bulan disuruh bayar pajak yg lumayan besar bahkan lebih besar dari bunga bank.

    kalau bank mungkin karena kita dapat pinjaman uang tapi pajak gk sumbang apapun hrs bayar besar rasanya sakit hati ini merasa di zholimi banget tp kr rakyat kecil kita gk berani tpdlm hati kita menuntut ketdk adilan n uang kita kl tdk bisa didunia kita tuntut di akhirat.

    Ya, nanti di akhirat para pegawai pajak akan dituntut oleh seluruh manusia yang dipungut pajaknya,.

    Bayar listrik kena pajak..
    Bayar telpon kena pajak
    Belanja di supermarket kena pajak
    Makan di restoran dipungut pajak
    Sms kena pajak
    Nelpon kena pajak
    Berobat di rumah sakit kena pajak
    Naik mobil,kereta,pesawat,kena pajak..
    Beli rumah kena pajak, jual rumah jual rumah kena pajak,..

    Makanya kelak tanggungjawab pegawai pajak begitu berat…

    Menghadapi tuntutan orang-orang yang dipungut pajaknya

  37. kalau ngelihat di undang2 pajak disitu jelas2 disebut: “iuran kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung” dr sini aja udh jelas dzalim…

    Betul mas..pajak memang kedzaliman yang luar biasa, wajar pemungut pajak tidak akan masuk surga

    saya berkerja di salah satu instansi yang memeriksa DJP.

    walaupun tidak berhubungan langsung, tp sy secara langsung memeriksa dan memberikan rekomendasi kpd DJP.

    apakah pekerjaan sy dianggap “membantu pemungut pajak” dan apakah harus sy tinggalkan??

    terus kadang (tidak rutin, tergantung surat tugas) sy diminta untuk memeriksa pajak BUMN sehingga secara langsung mengakibatkan BUMN tersebut jadi kurang bayar pajak (harus setor pajak) apakah sy dianggap pemungut pajak juga??

    Jika anda bekerja di bawah naungan lembaga DJP, maka terkena ancaman tersebut, jadi lebih baik minta mutasi saja jika untuk keluar itu sulit,

    Baca postingan yang ini

    • jujur, saya dari stan,. penempatan saya di DJP.. tapi saya keluar krn alasan “pemungut pajak” dan pindah instansi di BPK..

      secara instansi sy berbeda dengan DJP, namun sy secara tidak langsung membantu DJP. apakah harus keluar (lagi)??

      Kalau BPK kan itu umum, tidak membawahi khusus pajak, sama saja seperti Departemen keuangan, jadi tidak sebesar yang diancam, seperti perpajakan

  38. ASSALAMUALAIKUM…
    Pak saya mau tanya, saya bekerja di retail, tetapi di tempatkan di bagian pajak, apakah gaji yang saya terima haram atau halal

    Wa’alaikumussalamwarahmatullah,
    Bagian yang menghitung pajak untuk dibayarkan ke perpajakan kan?

    Jadi perusahaan anda bukan perusahaan pajak, tapi terkena pajak, maka HALAL gajinya, justru perusahaan anda atau karyawannya itu yang terdzalimi oleh pajak, kelak bisa menuntut orang-orang pegawai pajak di akherat, di pengadilan Allah yang maha Adil

  39. orang pajak masuk neraka, terus yang makan uang pajak masuk surga…,
    aneh gak masuk akal…, berarti Allah gak adil…

    Tidak aneh pak,.
    Beginis saja permisalannya saya rubah,.
    Ada orang yang profesinya sebagai PELACUR, itu profesi haram,.
    Jika anda diberi uang oleh si pelacur, apakah haram bagi anda? apakah anda akan disiksa di neraka karena menerima uang dari pelacur?
    Jawabnya TIDAK,.

    Jika anda dibaeri makanan oleh si pelacur, apakah haram bagi anda, dan anda akan disiksa di neraka karena makan dari makanan tersebut?
    Jawabnya TIDAK,..

    Jika anda diberikan motor oleh si pelacur, apakah haram bagi anda, dan anda akan disiksa di neraka karena menggunakan motor tersebut?
    Jawabnya TIDAK..

    Jadi harta haram itu haram bagi si pelakunya, demikian pula pajak,.
    Itu haram bagi pegawai pajak, sementara jika si pegawai pajak memberikan kepad orang lain, maka halal bagi orang lain,.

    Jadi masuk akal saja,.. makanya jangan bekerja menjadi profesi yang jelas Allah ancam dengan neraka,. begitu saja mas santoso, simpel kan,.Dan Allah maha Adil

  40. Assalamualaikum.

    Saya pernah mendengar ustadz yg membahas asbabul wurud hadist tersebut.

    Katanya disebabkan karena ada orang di pasar yg memungut sewenang-wenang (semacam preman yg minta upeti) dan memakan hasil pungutannya sendiri.

    Itulah yg dimaksud akan masuk ke neraka. CmIIW

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,
    Nah, makanya jangan menjadi seperti preman,atau anak buahnya preman

    • Apakah pajak saat ini seperti preman? padahal udah mungut sesuai UU yang disepakati bersama (rakyat dan pemerintah).

      Terus para pegawai bank, pegawai kantor pos, dan bendahara perusahaan juga membantu sistem pembayaran pajak, apakah karena mereka membantu sistem pembayaran pajak akan masuk neraka juga?

      Para ulama juga membantu merumuskan UU pajak, apakah akan masuk neraka juga?

      Bank, pos,itu cuma tempat pembayaran, sbagaimana bank dan pos bisa untuk pembayaran selain pajak,..

      Dan sekarang pun model pembayaran listrik,telpon, bisa self assestment jg, sama spt pajak

      Adapun bendahara perusahaan, itu adalah karyawan perusahaan, bukan pegawai pajak, dalam hal ini dia adalah wakil si perusahaan, dimana perusahaan adalah yg dipungut pajak,jika pemilik pajak adalah otang islam, maka kelak si pemilik tersebut bisa menuntut pada pemungut pajak,..
      Demikian pula si bendahara, karena afa aturan pajak, bisa saja dikenai pajak juga, bisa menuntut di akherat,..

      Lagi-lagi,..ngenes nasib pegawai pajak.. Akan banyak yang menuntutnya di akherat

      • Pemungutan sebenarnya terjadi di Bendahara kepada para karyawan. Bank serta kantor pos membantu proses penyetoran pajak oleh bendahara, sedangkan kantor pajak hanya menerima laporan atas proses tersebut. Mereka sama-sama bekerja mendukung sistem yang anda sebut dzolim.

        Apakah bendaraha yang memungut pajak termasuk shohibul maks?

        Bendahara perusahaan bukan termasuk pegawai pajak, dia digaji oleh perusahaan, dan ga ada ikatan kerja dengan lembaga perpajakan, bahkan yang ngegaji juga perusahaan tempat dia bekerja, bkn digaji oleh lembaga pajak, demikian pula pegawai pos,bank, merwka bkn digaji oleh lembaga perpajakan

        Jadi kesimpulan yg sangat dipaksakan jika menganggap mereka sebagai pemungut pajak,

        Bendahara bukanlah shahibul maks

        Meskipun bukan pegawai pajak mereka juga disuruh pemerintah menjadi pemungut pajak.

        Tidak, mereka terpaksa, karena jika mereka tidak mau maka perusahaan tempat dia bekerja akan dikenai sangsi oleh lembaga perpajakan

        Menjadi kepanjangan tangan pemerintah juga untuk memungut pajak.

        Tidak, yg menjadi kepanjangan tangan itu justru lembaga perpajakan dan para pegawainya

        Kalau memang benar pajak haram, gaji para petugasnya juga haram, terus siapa yang akan mengumpulkan duit untuk negara kita?

        Bukan tanggungjawab pegawai pajak, tapi tanggungjawab pemerintah,

        Dan dalil tegas mengancam pemungut pajak,
        Hendaknya dalil tersebut dijadikan acuan, sehingga tidak memilih profesi yang Allah ancam dgn neraka,..

        Mau menolong tapi akheratnya celaka?..
        Silahkan berfikir wahai saudara,

        • Menurut admin, apakah illath munculnya hadits shahibul maks akan masuk neraka?

          Setahu saya maks bukan pajak, tapi uang palak yg dirampas secara paksa oleh preman pasar, diminta semena-mena, tanpa otoritas sultan/khalifah/pemimpin negara, dan dipakai untuk mereka sendiri bukan untuk umat/publik.
          Bahkan shohibul maks ada yg tega membunuh untuk mendapat uang palak tersebut. Wallaahu a’lamu. Kalau saya salah semoga dibimbing Allah swt ke jalan yg lurus.

          Itu kan setahu anda,.
          Dalil sudah cukup jelas,.
          Penjelasan juga sudah cukup jelas di postingan,.

  41. Tiap2 pengusaha di Indonesia yg punya karyawan juga wajib memungut Pph pasal 21, kemudian disetor ke negara.

    Apakah pengusaha tersebut juga termasuk pemungut pajak?

    Mengingat tugasnya adalah memungut pajak dari para karyawannya sebagai ketaan kepada pemerintah.

    Klo begitu, hampir semua pengusaha yg mungut pajak tersebut masuk neraka. Cmiiw

    Tidak, justru pengusaha itu yang didzalimi oleh pemerintah dalam hal ini melalui lembaga perpajakan yang merupakan lembaga pemerintah,.
    Maka pemilik perusahaan itu kelak akan menuntut para pemungut pajak di akherat, demikian pula karyawannya yang dipungut pajak,.
    akan menuntut di akherat,.

    Adapun perusaan melakukan pemotongan, itu karena aturan pemerintah,
    Taat pada pemerintah itu wajib, walaupun di dzalimi,.pemerintah kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban

  42. PARA PEMBAYAR PAJAK BERUSAHA MENTAATI ATURAN PEMERINTAH (UU PAJAK),

    BEGITU PULA PETUGAS PAJAK BERUPAYA MENTAATI PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGADMINISTRASIKAN PENERIMAAN PAJAK (DITUNJUK PULA OLEH UU PAJAK).

    KALAU PETUGAS PAJAK TIDAK MELAKUKANNYA,
    BERARTI SAMA SAJA TIDAK TAAT PADA PEMERINTAH.

    Beda perkara mas,.
    Rakyat wajib mentaati pemerintah, walaupun hartanya diambil oleh pemerintah, maka tidak boleh melawan, wajib taat,apalagi ada aturan pemerintah seperti itu,.

    Naaah.. pegawai pajak, itu adalah kepanjangan tangan pemerintah,.mereka bertugas memungut pajak, nah ini terkena ancaman hadits Rasulullah, tidak akan masuk surga para pemungut pajak,.

    Harusnya ini menjadikan hadits ancaman, dan jangan mau ngelamar kerja atau bekerja di perpajakan,.
    Jadi termasuk tolong menolong dalam menjalankan kedzaliman, dan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak di akherat,

    Jadi rakyat taat pada pemerintah dengan membayar pajak, itu malah hukumnya WAJIB, dan rakyat tidak berdosa,.
    Tapi pemungut pajak berdosa, walaupun dia taat pada pemerintah, dan gaji pemungut pajak itu HARAM bagi si pelakunya / pegawai pajak,

    Adapun jika diberikan kepada anak dan istrinya, maka halal bagi mereka, selama mereka tidak ridha terhadap profesi suaminya yg bekerja di perpajakan

  43. Pajak di Indonesia kan sistemnya self assestment.

    Wajib Pajak sendiri yang memungut/memotong pajak, menyetor, dan melapor SPT.

    Kalau pun tidak ada kantor pajak, para wajib pajak tersebut tetap memungut dan menyetor pajak sesuai UU, meskipun administrasinya jadi kacau (tidak ketahuan siapa yg sudah setor siapa yg belum).

    Dan kantor pajak juga bukan pembuat undang-undang pajak.

    Jadi pemungut pajak sebenarnya pembuat UU pajak itu sendiri, dalam hal ini para DPR, presiden, dan para Ulama ketika menyusun UU pajak.

    Oke lah misalnya pajak di Indonesia benar2 dihapuskan, menurut admin solusi yg aplikatif (benar2 dapat diterapkan) untuk memperoleh pendapatan negara caranya gmn? Selain hutang lho ya.

    Self assestment itu kan karena teknologi saja pak,..

    Jadi bukan pegawai pajak yang mungutin secara manual,..

    Sekarang jaman canggih, kirim uang ga perlu ke bank, cukup dari gadget,

    Tetap saja itu dirjen pajak yang mengatur pembayarannya, kalkulasinya ikut aturan pajak,

    Dan wajib pajak dalam hal ini kaum muslimin adalah pihak terdzalimi, dan kelak di akherat akan menuntut,

    Makanya jangan bekerja di lembaga perpajakan, masih banyak profesi yg halal

    Negara kita negara kaya raya…
    Jika yang mengelola adalah insan-insan yang beriman dan bertaqwa, makanya mari benahi RAKYATNYA agar menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa, sehingga akan lahir generasi2 tangguh pemimpin bangsa,..
    Yang beriman,bertakwa, berakhlak mulia, bertauhid, lurus akidahnya

  44. Itu solusi normatif, idealnya begitu tapi sulit diterapkan (kurang aplikatif).

    Realitas sekarang kondisi iman dan takwa belum bagus, sedekah ogah2 an, zakat kadang tidak ditunaikan.

    Kita jg ngga mungkin maksa warga negara bersedekah.
    Klo diterapkan saat ini (tanpa pajak sama sekali), saya yakin hutang negara makin bengkak dan jatuh ke riba.
    Atau banyak PNS yg mengundurkan diri, yg mengakibatkan operasional negara dan fasilitas layanan publik jadi kacau.

    Itu ketakutan yang berlebihan,.
    Allah mengharamkan sesuatu itu ya pasti ada hikmahnya,.
    Bagaimana akan bertakwa jika makan dari harta haram?
    Dan postingan di atas itu dalam rangka menjelaskan tentang hukum bekerja di bagian perpajakan,.
    Ancamannya begitu berat,.

    Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang sadar, dan akhirnya memilih keluar dan tidak bekerja lagi di perpajakan

  45. Assalamu’alaikum
    mas,kalau msh bekerja d instansi pajak tp sdh tdk menggunakan/mengkonsumsi dr hasil gajinya bgmn mas?
    Karena kondisi blm bisa keluar dr instansi pajak.

    Wa’alaikumussalam warahmatullah,
    walaupun setiap bulan gaji anda dihibahkan kepada fakir miskin, maka tetap dia terkena ancaman hadits Rasulullah,.
    Hibahnya dia kepada fakir miskin tidak dianggap sebagai pahala karena itu dari harta haram,.

    Kenapa tidak bisa keluar? Apakah ada persyaratan yang sulit dari instansi perpajakan tersebut?

  46. baca diatas yg ribet malah komennya :D, di saudi sendiri kgk ada pajak, kec pungutan yg disebutkan bbrp diatas dan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

    udah pd ke brainwash pendapatan negara dr pajak, padahal banyak cara untuk negara mencari uang.

    pajak aja cukup banyak orang yg kgk ikhlas.

    Dan pajak itu warisan penjajah belanda, dulu yang narik pajak itu penjajah belanda, belanda sudah minggat dari negeribini, tapi warisannya masih dipegang kuat, seperti pajak,kuhp,dll

    Dan pajak yang ada sekarang, itu sangat DZALIM,..semua dipajakin, sampai orang yg terkena musibah sakit, obatnya pun masih kena pajak, nelpon kena pajak,bayar listrik,internet,belanja di swalayan,harga barang,..kena pajak,

    Wajar penarik pajak Allah ancam dengan neraka,..

    Perusahaan yg memproduksi barang, yang bayar pajaknya pun bukanlah perusahaan tersebut, tapi pembeli terakhir, karena pajak sudah termasuk dalam harga barang,..

    Pajak membuat harga barang menjadi naik, dan dibebankan ke pembeli,..

    Miris memang, jadi pegawai pajak itu hakekatnya bukanlah PAHLAWAN…

    Justru yang menjadi korban adalah rakyat,

    Makanya….

    Jangan mau bekerja di lembaga perpajakan, berat resiko di akheratnya

  47. Assalaamu’alaykum ,

    saya ingin bertanya, kalau bekerja di kantor Perbendaharaan negara yang tugasnya membayarkan dana bagi satuan kerja yang mengajukan dana seperti untuk gaji guru madrasah, polisi, tni, lapas, dsb bagaimana?
    terima kasih.

    Wa’alaikumussalamwarahmatullah

    Boleh

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*